Menhut dan Kepala BNPB Turun ke Bukit Tengkorak, Penanganan Karhutla Kaltim Dievaluasi

SEPAKU, Inibalikpapan.com — Pemerintah pusat turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Senin (14/9/2026).

Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi tersebut untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus mengevaluasi penanganan di lapangan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja 14-15 September 2026 di Kalimantan Timur. Selain peninjauan lapangan, pemerintah pusat juga menggelar rapat koordinasi dan pendampingan penanggulangan karhutla bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.

Peninjauan Bukit Tengkorak menjadi penting karena pemerintah ingin memastikan setiap titik kebakaran dapat ditangani secara cepat sebelum api meluas.

Menhut Raja Juli Antoni menegaskan penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan upaya pemadaman. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat bersamaan dengan respons cepat ketika kebakaran muncul.

“Kita ingin memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur berjalan secara maksimal. Pencegahan dan penanganan di lapangan harus dilakukan secara bersama-sama agar kebakaran tidak semakin meluas,” ujar Raja Juli, dikutip dari laman Pemprov.

Menurutnya, kondisi karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah kebakaran ini agar tidak meluas dan dapat segera ditangani ketika muncul titik api,” tegasnya, dikutip dari laman Pemprov.

BNPB Tekankan Respons Cepat

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan sinergi seluruh unsur menjadi kunci menghadapi kondisi darurat karhutla di Kaltim.

BNPB, kata dia, akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan di lapangan.

“BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus melakukan pendampingan dan memperkuat penanganan di lapangan. Yang terpenting adalah memastikan respons cepat terhadap setiap titik kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampak bencana,” kata Suharyanto.

Penanganan karhutla melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BPBD hingga masyarakat.

Tak Hanya Padamkan Api

Kunjungan Menhut dan Kepala BNPB juga menjadi momentum mengevaluasi langkah yang telah dilakukan sekaligus menyusun strategi menghadapi potensi kebakaran berikutnya.

Pemerintah menilai penanganan karhutla harus bergerak dari sekadar pemadaman menuju penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Rapat koordinasi dan peninjauan lapangan diharapkan menghasilkan langkah penanganan yang lebih terpadu, termasuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan mempercepat respons terhadap titik api.

Dengan kondisi karhutla yang masih membutuhkan penanganan intensif, pemerintah pusat dan daerah dituntut memastikan kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas dan berdampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Editor : Abraham Johan