Pemprov Kaltim Dukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Samarinda Baru hingga Kutai Utara Masuk Usulan

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayahnya.

Sejumlah usulan pemekaran wilayah disampaikan langsung kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, oleh Pengurus Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan DOB Kaltim dalam pertemuan resmi di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/4/2025).

Usulan DOB yang diajukan antara lain mencakup pembentukan, Kota Samarinda Baru, Kutai Tengah, DOB Sangkulirang, Kota Kutai Pesisir, berau {esisir hingga Kutai Utara.

Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sangat terbuka terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong pemerataan pembangunan melalui pemekaran daerah.

Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan legislatif dalam merealisasikan usulan tersebut.

“Kami menyambut baik seluruh aspirasi terkait DOB. Mahakam Ulu sudah menjadi contoh, meskipun masih memerlukan banyak dukungan. Ke depan, kami berharap DOB lain di Kaltim juga bisa berhasil dan mandiri,” ujar Seno, dikutip inibalikpapan

Infrastruktur Jadi Fokus Utama

Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki jalan penghubung strategis antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu, khususnya ruas Tering–Mamahak Besar sepanjang 105 km yang selama ini rusak parah.

“Mudah-mudahan jalur Kubar ke Mahulu segera tembus kembali. Ini penting untuk mendorong akselerasi pembangunan,” tambah Seno.

BACA JUGA :

Baca Juga:

KPK: 13.710 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan Usai Tenggat Waktu

Tantangan dan Strategi Realisasi DOB

Meski demikian, Seno mengakui bahwa pembentukan DOB bukan tanpa tantangan, terutama terkait komitmen anggaran dari daerah induk.

“Sesuai regulasi, daerah induk wajib mengalokasikan 50 persen APBD untuk daerah yang dimekarkan. Hal ini sering menjadi kendala karena banyak daerah induk belum siap kehilangan sebagian anggaran,” paparnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemprov Kaltim akan mengintensifkan komunikasi dengan Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, serta melibatkan DPRD Kaltim, DPR RI, dan DPD RI dalam proses konsultasi dan pengawalan usulan.

Relevansi Strategis dengan Ibu Kota Negara (IKN)

Wagub juga menekankan bahwa kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim menjadi momentum penting untuk mendorong penataan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Dengan adanya IKN di Kaltim, maka sangat relevan jika daerah-daerah sekitar juga diperkuat melalui otonomi baru. Ini tentang keadilan pembangunan dan masa depan Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Pertemuan turut dihadiri Camat Kombeng Kutai Timur Jumran, serta Ketua Harian Forkonas dan Forkoda DOB Kaltim, H. Majedi, yang menyampaikan dukungan dan kesiapan teknis dari masing-masing wilayah usulan DOB.