Presiden Korsel Kena Larangan Terbang Ke Luar Negeri
SEOUL, inibalikpapan.com – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol kena larangan tinggalkan negara itu karena gagal menerapkan darurat militer, kata seorang pejabat kementerian kehakiman pada Senin (9/12/2024).
Kementerian pertahanan mengatakan Yoon masih menjadi panglima tertinggi secara hukum.
Tetapi perbedaan pendapat yang berkembang di antara perwira militer senior terhadap presiden telah mempertanyakan kewenangannya.
Oh Dong-woon, kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, mengatakan bahwa dia telah melarang Yoon melakukan perjalanan ke luar negeri.
Ia katakan hal tersebut saat menjawab sidang parlemen tentang tindakan terhadap presiden.
Seorang pejabat kementerian kehakiman, Bae Sang-up, memberi tahu komite bahwa perintah larangan perjalanan telah berlaku.
Panel bentukan 2021 dapat selidiki pejabat tinggi termasuk presiden dan anggota keluarganya, meski tidak memiliki kewenangan untuk mengadili presiden.
Sebaliknya, secara hukum, panel tersebut wajib merujuk masalah tersebut ke kantor kejaksaan.
Tanggapan Pemimpin Oposisi
Pemimpin oposisi Lee Jae-myung katakan krisis politik ancam kerusakan parah negara dengan perekonoian terbesar keempat di Asia itu karena Korsel adalah pemasok utama chip memori global.
Kementerian keuangan dan regulator Korea Selatan mengatakan akan melakukan upaya habis-habisan untuk stabilkan pasar keuangan.
Caranya dengan menerapkan rencana darurat dan meningkatkan likuiditas pada akhir Desember.
Yoon sendiri telah meminta maaf atas tindakannya serta katakan dia serahkan nasib politik dan hukumnya kepada Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa.
Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada Sabtu, 7 Desember2024.
Tetapi keputusan partainya untuk delegasikan kewenangan presiden kepada perdana menteri telah menjerumuskan Korsel ke dalam krisis konstitusional.
Yoon telah menolak seruan, termasuk beberapa dari dalam partainya sendiri, untuk mengundurkan diri.
Tetapi masa depannya tak akan berakhir baik karena ia sedang dalam penyelidikan kriminal atas tuduhan pengkhianatan.
Pada Minggu, 8 Desember 2024, kejaksaan tangkap mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember, begitu kutip stasiun berita Yonhap melaporkan.
Dalam tanda terbaru perbedaan pendapat dalam jajaran militer, komandan pasukan khusus Korsel mengatakan bahwa ia dapat perintah kirim pasukannya ke parlemen minggu lalu.
Mereka dapat tugas menghentikan pemungutan suara penolakan darurat militer.
Kolonel Kim Hyun-tae, komandan Grup Misi Khusus ke-707, mengatakan bahwa ia bertanggung jawab atas tindakan pasukannya.
Tetapi ia bertindak atas perintah dari menteri pertahanan saat itu, Kim Yong-hyun.
“Kami semua adalah korban yang diperalat oleh mantan menteri pertahanan,” ungkapnya kepada wartawan seperti dikutip dari Associated Press.
Dia mengatakan dia tidak memberi tahu militer tentang rencananya untuk berbicara kepada media karena takut kena pecat.
BACA JUGA
KREDIT
