IniBalikpapan.Com Untuk Indonesia
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan meluncurkan Program Satu Warta (Sapa Santun Warga dan Wali Kota) silaturahmi Wali Kota Balikpapan dengan masyarakat baik secara langsung maupun daring.
Kegiatan yang dihelat satu bulan sekali ini membahas program BPJS Kesehatan gratis ler Q Oktober bagi kelas 3 bukan penerima upah. Acara ini ikuti Wali Kota Rahmad Mas’ud, Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan Sugianto, Sekretaris Bappeda, Kepala DKK dr Andi Sri Juliarty, Kepala Disdukcapil Balikpapan Helmy, Kepala Dinas Sosial Purnomo, camat, lurah dan perwakilan masyarakat di aula Pemkot, Sabtu (2/10/2021).
Wali Kota Balikpapan Rahmad menjelaskan bahwa kebutuhan kesehatan, pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah.
” Ini hak warga melalui program BPJS Kesehatan kelas 3. kita subsidi silang dengan yang mampu. Berlaku bagi KTP Balikpapan, peserta bukan penerima upah, ” ujar Wali Kota.
Rahmad juga menerangkan baik yang memiliki tunggakan hanya dihitung maksimal dua tahun oleh BPJS Kesehatan. ” Tunggakan tidak menghalangi bapak ibu menerima manfaat BPJS Kesehatan gratis kelas 3. Tunggakan itu kann hutang itu urusan diakhirat jadi sebaiknya diselesaikan, ” tandasnya.
Bagi yang mampu untuk tidak perlu turun kelas atau merubah ke BPJS Kesehatan gratis karena program ini di tujukan bagi menerima yang bukan penerima upah kelas 3.
Program gratis iuran BPJS Kesehatan kelas 3 dapat memicu sejumlah warga ingin turun kelas karena ingin mendapatkan gratis.
Kepala DKK dr Dio sapaan akrabnya mengatakan turun kelas boleh namun untuk gratis belum tentu bisa langsung karena harus diverifikasi oleh dinas sosial menyangkut alasan utama turun kelas.
“Sebaiknya dipertimbangkan. Jangan emosianal sesaat karena ingin dibantu pemerintah. Dipelajari progran pelayanan BPJS kesehatan. kita beri kesempatan bagi masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan Kita inikan gotong royong, ” katanya dalam Program Satu warta, Sapa Santun Warga dan Wali Kota terkait program BPJS gratis kelas 3.
Program ini menjadi salah satu visi misi Wali Kota terpilih. ” Kalau Kekeh ingin turun akan dilakukan verifikasi dinas sosial bukan semaunya karena kita Harus pertanggungjawaban program ini, ” tandas Dio.
Dio memastikan bahwa dengan pelayanan tidak ada yang berubah. ” Pelayanan kesehatan tidak ada perubahan sama seperti sebelumnya, ” ujarnya.
