BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Tahapan pilkada serentak dipastikan akan mulai bergulir pada 15 Juni 2020. Pelantikan anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang sempat tertunda akibat pandemi covid-19 merupakan tahapan pilkada yang pertama dilakukan.
“Langkah awal ketika tahapan ini dimulai yang pertama adalah melantik PPS, karena PPS belum dilantik kemudian mengaktifkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) karena mereka ini kepanjangan KPU,” ujar Ketua KPU Balikpapan Noor Toha (28/5/2020).
“Mereka perekrutan PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih). Melakukan pemutahiran data, pembentukan TPS-TPS, (bertugas)sampai selesai pemungutan dan penghitungan suara,”jelasnya.
Pihaknya kini terus mempersiapkan pelantikan PPS. Harapannya pandemi covid-19 terus berkurang, sehingga. Karena jika trennya meningkat, maka anggaran KPU di daerah juga akan meningkat khususnya untuk penyediaan fasulitas protokol kesehatan.
“Tanggal 15 pelantikan PPS, maka kita sudah rapat-rapat terus terkait persiapan itu. Mudah-mudahan dalam perjalanannya trend wabah covid-19 ini menurun, sehingga kalau trend nya menurun protapnya gak terlalu ketat,” ujarnya.
Karena harus disediakan tempat mencuci tangan, sanitaizer, masker, alat pengukur suhu. Seluruh penyelenggara pemilu juga harus di rapid test. Karena KPU Balikpapan juga tak ingin ada kecolongan penyelenggara pemilu terinveksi covid-19..
“Mungkin di TPS itu cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, atur jarak mungkin begitu. Tapi kalau wabahnya semakin naik itu nanti thermometer, seluruh anggota KPPS di rapid tes, soalnya kita tidak mau kecolongan juga,” tandasnya.
“Kemarin kan dalam rapat di DPR itu dampak dari penerapan protap covid-19 di tiap-tiap TPS itu ada implikasi penambahan anggaran karena harus menyiapkan cuci tangan, hand sanitizer, masker, alat cobosnya juga sekali pakai. Kita harus mengamankan petugas kita, entah bentuknya seperti apa, nanti sekali pakai buang, sekali pakai buang,” terangnya.
Kata dia, akibat pandemi covid-19 sudah ada beberapa kota dan kabupaten nyaris tidak memiliki anggaran karena sudah dialihkan untuk penanganancovid-19 di daerah. Sementara anggaran daerah juga defisit karena pendapatan berkurang.
“Kayaknya karena dalam perkembangan pembahasan ada beberapa kabupaten kota yang sudah angkat tangan dalam penganggaran, maka kayaknya di push kayaknya dalam APBN. Mudah-mudahan bisa di push,” ujarnya.
“Kalau diserahkan ke kabupaten kotra berteriak lagi. Karena pendapatan (daerah) gak ada, pegeluaran pasti.Ya anggaran kita kemarin oleh Mendagri kan sudah diwanti-wanti, tidak boleh ada pengalihan anggaran ke untuk penanggulangan covid,” sambungnya.
Anggaran untuk pilkada Balikpapan dari Rp 56 miliar yang dialokasikan dalam APBD Balikpapan 2020, baru Rp 22 miliar yang telah dicairkan. Sementara sisanya belum ditransfer Pemerintah Kota Balikpapan ke rekening KPU Balikpapan.
“Tapi kan dana tersebut belum di transfer 100 persen. Kabupaten kota lain kan begitu, dananya belum ditransfer 100 persen, begitu mau penanggulangan covid gak ada anggarannya ya itu yang dipakai,” ulasnya.
Comments
comments
