Tiga Peserta SPPI Tewas saat Latihan Militer, Mensesneg Bantah Fisik Berat Jadi Penyebab
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Tragedi meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) memicu sorotan publik.
Pemerintah membantah anggapan bahwa latihan fisik yang berat menjadi penyebab utama insiden tersebut, sementara desakan evaluasi hingga penghentian pendekatan militer bagi warga sipil terus menguat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita atas wafatnya tiga peserta SPPI yang dipersiapkan menjadi pengelola Koperasi Merah Putih. Korban terdiri atas satu calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dan dua calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Meski demikian, Prasetyo menepis anggapan bahwa beratnya latihan fisik menjadi penyebab kematian para peserta. Menurutnya, insiden terjadi pada fase awal pelatihan ketika materi yang diberikan masih tergolong ringan.
“Belum berat, orang baru hari pertama, hari kedua kan. Jadi mungkin memang (korban) memiliki riwayat-riwayat kesehatan,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026), dilansir dari suara.com jarngan inibalikpapan.
Ia menegaskan, latihan dasar kemiliteran hanya merupakan tahap pembentukan karakter sebelum peserta mendapatkan pendidikan sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi.
“Lho itu (manajerial) kan bagian dari proses pelatihannya. Nanti kan kalau mengenai kompetensinya tetap ada juga pelatihan,” katanya.
Prasetyo memastikan pemerintah tetap akan memberikan pelatihan manajerial dan kompetensi teknis kepada seluruh peserta.
“Masa iya kita pemerintah terus tidak melakukan pendidikan kompetensi, kan ndak,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan kasus tersebut. Pemerintah, kata Prasetyo, kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan apakah terdapat kesalahan prosedur maupun kelalaian selama pelaksanaan latihan.
“Kita tentunya menyampaikan keprihatinan dan dukacita yang mendalam. (Pak Presiden) monitor semua,” ujarnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pendekatan Militer
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil menilai tragedi tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan militeristik tidak tepat diterapkan kepada warga sipil, khususnya calon pengelola koperasi.
Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Setara Institute, Human Rights Working Group (HRWG), dan sejumlah organisasi lainnya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq dalam program yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan TNI tersebut.
“Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataan resminya, Kamis (25/6/2026).
Menurut mereka, profesionalisme pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui pendidikan manajemen, tata kelola, dan kewirausahaan, bukan melalui latihan dasar militer.
Koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam Program Koperasi Desa Merah Putih telah melampaui fungsi profesional militer serta berpotensi mengikis prinsip koperasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat.
“Publik dipertontonkan kebijakan yang tidak tepat ini yang bahkan hingga menimbulkan korban jiwa,” tegas mereka.
Selain mendesak investigasi menyeluruh, koalisi meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk penyelenggara dan struktur komando pelatihan, diproses sesuai hukum apabila terbukti terjadi kelalaian.
“Pelaku atau struktur komando atas pelaksanaan program ini harus bertanggung jawab secara hukum karena hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan,” bunyi pernyataan tersebut.
Koalisi juga mendesak pemerintah meninjau ulang, bahkan menghentikan Program Koperasi Desa Merah Putih beserta berbagai kebijakan yang dinilai mengarah pada militerisasi warga sipil. Mereka menegaskan keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah.
Editor : Abraham Johan
BACA JUGA
