BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT SP) Kota Balikpapan mendukung kegiatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik.
Kegiatan Sosialisasi Penguatan Penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Mal Pelayanan Publik Digital di hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (2/11/2023).
Revi Citrawaty HS ST, Penata Perizinan Ahli Muda sekaligus Koordinator MPP DPMPTSP Kota Balikpapan tampil sebagai narasumber mewakili Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan Hasbullah Helmi.
Dalam paparannya, Revi memberikan Best Practice, Sharing Season Pembentukan MPP. Di jelaskan Revi, di Kota Balikpapan MPP sudah digital dan menjadi rujukan daerah lain untuk studi tiru.
Menurutnya, saat ini sudah ada 27 instansi yang membuka layanan di MPP Balikpapan.
Adapun persiapan pembentukan MPP melalui beberapa tahapan. Yaitu Penataan (mekanisme kerja), Penandatanganan (Mou dan PKS), Koordinasi (koordinasi pelayanan), Penyiapan Prasarana dan Sarana (infrastruktur dan SDM), Launching (peresmian).
“Dasar hukum penyelenggaraan MPP adalah PP nomor 89 tahun 2021, Pemen PANRB nomor 23 tahun 2017, Permen PANRB nomor 92 tahun 2021 dan Perwali nomor 6 tahun 2021,” ujar Revi.
Di mana pengaturan kerja meliputi sistem antrean, hirarki koordinasi, tugas dan tanggung jawab, SP, SOP dan lainnya dan jam kerja.
Untuk diketahui, sosialisasi Penguatan MPP dan MPP Digital dalam rangka mendukung arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden, K.H Ma’ruf Amin untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Khususnya melalui penyelenggaraan MPP berbasis digital di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa mengungkapkan pentingnya reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi pemerintah yang inovatif dan berdampak luas.
Dia juga menekankan bahwa reformasi birokrasi akan sukses jika masyarakat merasakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, terjangkau dan transparan.
“Hal ini karena ujung dari reformasi birokrasi adalah pelayanan publik yang prima di mana negara hadir di tengah masyarakat,”jelas Diah Natalisa di Blue Sky Hotel Balikpapan, Kamis (2/11/2023).
Selain itu, dirinya juga mengatakan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia telah memberikan arahan untuk memperkuat dan mengembangkan MPP guna mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. MPP perlu diterapkan di seluruh Kabupaten dan kota di Indonesia, sesuai dengan arahan untuk tahun 2024.
“Dengan penggunaan teknologi digital, kita bersama dapat mengawasi kinerja pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi, aksesibilitas penerima pelayanan yang lebih mudah, cepat dan terjangkau. Perubahan seperti ini harus segera diantisipasi dan direncanakan dengan matang,” pungkasnya.
Turut Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim H Muhammad Faisal, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad,
Kemudian hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah, Panahan Moetar, serta sejumlah pejabat baik dari Kabupaten Kota se Indonesia baik hadir langsung maupun via zoom.