foto dokumentasi

APBD Perubahan 2017 Disetujui Rp2,022 T

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Tujuh fraksi DPRD menyetujui rancangan perda perubahan APBD 2017 menjadi perda. Kesepakatan dan persetujuan ini diambil dalam rapat Paripurna DPRD mengenai pandangan akhir fraksi-fraksi-fraksi tentang APBD P 2017, Jumat siang (20/10/2017).

Dalam rapat yang dipimpin ketua DPRD Abdulloh dan dihadiri wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud, pemkot dan DPRRD menyetujui besaran APBD Perubahan 2017 semula Rp 1,907 triliun menjadi Rp2,022 triliun.

Tujuh fraksi yakni Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, Demokrat, PKS, fraksi Gabungan Nasdem –PPP menyatakan persetujuan atas APBD Perubahan 2017. Semula di murni Rp1,907 triliun menjadi Rp2,022 triliun.

Kesepakatan ini dituangkan dalam berita acara persetujuan yang ditandatangai Ketua DPRD dan pimpinan DPRD bersama Wakil wali kota Rahmad Mas’ud mewakili wali kota.

Fraksi-fraksi memberikan saran agar pelaksaan APBD P yang tersisa dua bulan dapat berjalan efisien dan efektif. “Unsur kehati-hatian dalam penyusunan APBD harus didasari skala perioritas. Selain sisa waktu ini dimanfaatkan untuk efektif dan efisiensi anggaran,” tutur M Taqwa Jubir Fraksi Gerindra.

Sedangkan Fraksi Golkar “ Kami mendukung kebijakan pemerintah kota Balikpapan dalam mengantisipasi  keuangan daerah yang masih mengalami deficit anggaran. Tapi kami juga mengingatkan pemkot agar OPD-OPD  melakukan langkah kongkrit untuk memaksimalkan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” tutur Fadilah Jubir FGolkar dalam pandangan akhir .

Fraksi Demokrat melalui jubir H Haris mengatakan pelaksanaan APBD P tidak hanya pada menyerapan tapi juga harus ditujukan pada pembangunan yang menyentuh masyarakat langsung.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud mengatakan  masukan dan saran yang disampaikan anggota dewan melalui fraksi menjadi bahan pemerintah kota dalam menyempurnakan pelaksanaan APBD 2017.

“ Dari pandangan akhir fraksi banyak saran dan dukungan yang akan menjadi perhatian pemerintah  kota dalam penyempurnaan raperda perubahan APBD 2017,”katanya.

Baca juga ini :  Hari ke 10, Sudah 44 Persen Coklit yang Dilakukan PPDP

Lanjutnya hasil kesepakatan ini akan langsung dibawa ke Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan evaluasi sehingga diharapkan nantinya pada pecan depan ditetapkan menjadi perda APBD P 2017.

“Pemkot juga akan menekan pelaksanaan anggaraan pada program perioritas  yang secara langsung menyentuh pada masyarakat,” tuturnya.

Selanjutnya agenda penting lainya pembahasan APBD 2018.  Pemkot berharap ini dapat segera dilakukan pembahasan  sesuai perundangan –perundangan sebab jika melebihi waktu akan terkena sanksi dari pemeritah pusat.

Sebelumnya pada 25 September lalu, wali kota menyampaikan nota penjelasan APDB P 2017.  “Mengalami kenaikan sebesar Rp97, 83 miliar atau 5,31 persen,” ungkapnya dalam rapat paripurna nopen (25/9/2017) .

Untuk belanja langsung mengalami kenaikan semula Rp1,08 triliun  menjadi Rp1,3 triliun atau naik Rp217,47 miliar (20 persen). Belanja barang yang belum prioritas digeser pada kegiatan baru yang strategis  dan sangat perioritas  dalam rangka merealisasikan beberapa target dalam RPJM kota 2016-2021.

“Program dan kegiatan strategis  diantara lain peningkatan jalan dan drainase untuk penanganan banjir serta pembangunan infrastruktur stadion batakan yang mengalami penambahan signifikan seperti  jalan masuk stadion, kursi VVIP, area parker dan fasilitas lainya,” katanya tapa menyebutkan angka.

Pemerintah kota  pada APBD Perubahan 2017 belum mengalokasikan khusus dana penanganan banjir kota. Sebab alokasi baru akan dilakukan pada APBD murni 2018 yang pembahasan dilakukan pada Oktober mendatang. Rizal mengatakan perubahan APBD 2017 ini, penanganan banjir masih dilakukan dalam bentuk pengerukan sedimentasi di drainase maupun bendali. Pihaknya belum sampai pada alokasi khusus dana banjir.

“Itu nanti di 2018 mendatang kita upayakan pelebaran sungai Ampal.  Kita siapkan dana untuk pembebasana lahannya karena sekarang masih pada tahap pengumpulan data dokumen tanah warga yang mau dibebaskan,” jelasnya.

Baca juga ini :  Ini Pendapat Warga Sekitar Atas Keberadaan Warga Eks Gafatar Samboja

Sedagkan focus  penanganan banjir  jangka waktu panjang dilakukan pada 2018.” Karena kalau sekarang waktu terbatas, singkat,” tandasnya.

Pada kesempatan sama Ketua DPRD Kota Abdulloh mengatakan untuk banjir setiap tahun pihaknya bersama Pemkot mengalokasikan hanya saja dalam realisasi tidak bisa secepatnya. “Tentunya kita anggarkan terus seperti pengerukan sedimentasi. dibantu REI juga itu partisipasinya. Kedepan kita anggaran pelebaran, perbaikan drainase,” katanya.

Pada 2017 ini perbaikan jalan seperti peninggian jalan dan perbaikan trotoar juga dilakukan seperti jalan Gunung Malang Sutoyo, Ahmad Yanin dan Iswayudi untuk Trotoar. “Itu berjalan dan semua muaranya untuk penanganan banjir. Itu bagian kita peduli banjir,” tukasnya.

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.