Anggota DPRD Balikpapan Soroti Penanganan Banjir yang Jalan di Tempat, Tidak Hanya Fokus Efisiensi

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Polemik penanganan banjir di Kota Balikpapan kembali mencuat setelah Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyuarakan keprihatinan atas lambannya kelanjutan program pengendalian banjir. 

Hingga kini, pemerintah kota masih melakukan kajian ulang terhadap efisiensi anggaran, tanpa kejelasan waktu pelaksanaan maupun prioritas wilayah terdampak.

Anggota Komisi III DPRD, Syarifuddin Oddang, mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda penanganan banjir. Menurutnya, kebijakan efisiensi yang tidak diiringi dengan pemetaan prioritas hanya akan memperparah kondisi yang ada.

“Jangan sampai kita hanya bicara efisiensi tanpa tahu apa prioritas utama kita. Kalau tidak ada sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi. Masalah banjir ini tidak akan pernah selesai. Efisiensi anggaran harus dibarengi dengan pemahaman menyeluruh terhadap penyebab utamanya,” ujar Oddang kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Oddang menyoroti kondisi geografis dan topografi Balikpapan Utara sebagai faktor penting dalam perencanaan kebijakan pengendalian banjir. Ia menyebut bahwa kawasan tersebut merupakan daerah dengan elevasi yang tinggi dan curah hujan yang cukup intens. Aliran air dari kawasan ini disebut kerap menjadi pemicu banjir di wilayah tengah dan selatan kota, terutama saat hujan lebat turun.

“Balikpapan Utara itu seperti atapnya kota. Saat hujan, air langsung mengalir ke bawahke tengah kota dan Balikpapan Selatan. Di Grand City, misalnya, kita lihat genangan terjadi terus setiap musim hujan. Itu bukti bahwa masalahnya belum disentuh dari hulu,” tegasnya.

Jangan Korbankan Program Prioritas

Lebih lanjut, Oddang mengakui bahwa penghematan anggaran merupakan langkah yang tak terhindarkan dalam kondisi fiskal saat ini. Namun, ia meminta agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan program-program vital. Seperti pembangunan drainase, normalisasi sungai, dan pembangunan kolam retensi yang selama ini menjadi tumpuan dalam mitigasi banjir.

“Jangan hanya sekadar efisiensi yang sifatnya administratif. Kita butuh solusi nyata. Kalau pembangunan fisik infrastruktur terus tertunda, masyarakat yang akan terus jadi korban,” tegasnya lagi.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar sektor dan minimnya keterbukaan data dalam proses perencanaan penanganan banjir. Menurutnya, semua pihak yang terlibat baik OPD teknis, camat, kelurahan. Hingga DPRD harus duduk bersama menyusun strategi terpadu, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang.

“Koordinasi sektoral harus diperkuat. Pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat harus duduk satu meja. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, terutama pada proyek-proyek yang selama ini hanya menjadi tambal sulam. Kita perlu pendekatan dari hulu ke hilir yang konsisten dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ia berharap penanganan banjir di Kota Balikpapan tidak sekadar menjadi agenda musiman yang hanya ramai saat bencana terjadi. Ia menekankan pentingnya komitmen lintas sektor. Untuk menghadirkan solusi jangka panjang yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Selama ini kita terlalu reaktif. Harusnya kita sudah punya peta jalan penanganan banjir lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kalau tidak ada keberanian untuk menyentuh akar persoalan. Kita akan terus berputar-putar di masalah yang sama,” tutup Oddang.

Sementara itu, masyarakat di berbagai wilayah terdampak seperti Gunung Malang, MT Haryono, hingga Balikpapan Baru, masih terus menanti kejelasan program yang dijanjikan pemerintah. Mereka berharap, penanganan banjir tidak lagi hanya menjadi janji politik. Tetapi direalisasikan secara konkret demi keselamatan dan kenyamanan warga kota.***

Penulis : Danny

Editor : Ramadani