Pemerintah Alokasikan Dana Rp 240 Triliun untuk MBG 2027, Menyasar 70 Juta Orang

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah menyiapkan anggaran sementara Rp240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2027. Di saat target penerima manfaat diproyeksikan hampir 70 juta orang, pengawasan keamanan pangan juga diperketat dengan 504 dapur MBG telah ditutup permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran Rp240 triliun tersebut masih berupa pagu sementara dan dapat berubah setelah pemerintah melakukan refocusing.

“Rp240 triliun sementara, ya. Nanti kita lihat. Kan kita ada refocusing,” kata Zulhas di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pemerintah memperkirakan jumlah penerima manfaat MBG pada 2027 mencapai hampir 70 juta orang.

Zulhas belum merinci komposisi penerima manfaat tersebut.

“Penerima manfaat kira-kira hampir lebih kurang 70 juta,” ungkapnya.

Selain membahas anggaran dan penerima manfaat, pemerintah juga mengevaluasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program.

Sekitar 7.000 SPPG mendapat peringatan karena sertifikat atau persyaratan kesehatan yang dibutuhkan belum selesai.

Pemerintah memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan persyaratan tersebut. Batas waktunya disesuaikan dengan lamanya proses pengurusan sertifikat.

“Ada 7.000 SPPG yang sedang kita peringatkan. Yang SHS-nya belum jadi, ya, kita kasih waktu yang setahun itu seminggu. Yang di bawah setahun kita kasih perpanjangan satu minggu lagi. Kalau enggak ya bisa ditutup,” ujar Zulhas.

504 Dapur MBG Ditutup Permanen

Pengawasan terhadap keamanan pangan juga diperketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur MBG telah ditutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi.

“Sampai dengan hari ini, laporan yang per tanggal 10 kemarin hari Senin, itu ada 504 dapur, menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi,” ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Selain 504 dapur yang telah ditutup, sekitar 3.000 dapur lainnya masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

Sudaryono menegaskan percepatan pemeriksaan tidak boleh mengabaikan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak.

“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi,” tegasnya.

BGN Terapkan Zero Tolerance

BGN juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang membantu proses pengawasan dan penanganan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.

Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam program tersebut.

“Kami sampaikan ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Badan Gizi Nasional. Yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” ujarnya.***

Penulis: Donny M.
Sumber: BGN & Suara.com (jaringan inibalikpapan.com)
Editor: Donny