BPBD Kaltim Susun Pedoman Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Pentahelix

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur resmi menggelar sosialisasi penyusunan pedoman pembentukan dan pengelolaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) pada Rabu (29/4/2026).

Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi kolektif dalam menghadapi beragam potensi bencana di wilayah Benua Etam.

Wadah Kolaborasi Strategis Multi-Pihak

FPRB diproyeksikan menjadi jembatan sinergi melalui konsep pentahelix, yang mempertemukan lima elemen kunci: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media massa. Kolaborasi ini dianggap vital untuk menciptakan upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Trisna Rosano, menjelaskan bahwa pedoman yang sedang disusun ini akan menjadi acuan resmi agar pengelolaan forum di lapangan lebih efektif dan terstruktur.

“Pedoman ini nantinya akan menjadi acuan resmi dalam pembentukan serta pengelolaan FPRB agar lebih efektif, terstruktur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana,” ujar Trisna saat membacakan sambutan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan.

Menjawab Tantangan Bencana Lokal

Kalimantan Timur memiliki karakteristik risiko bencana yang cukup beragam, di antaranya:

• Ancaman Banjir dan Tanah Longsor.
• Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
• Dampak Perubahan Iklim yang mulai dirasakan secara nyata.

Mengingat kompleksitas ancaman tersebut, Trisna menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya beban pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem ketangguhan kolektif.

Fungsi Utama FPRB Kaltim

Forum ini akan menjalankan peran-peran krusial dalam tata kelola kebencanaan, yang meliputi:

• Pengembangan sistem tata kelola penanggulangan bencana.
• Peningkatan koordinasi dan advokasi terkait masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memicu risiko bencana.
• Pemantauan praktik lapangan guna memastikan seluruh program pengurangan risiko berjalan sesuai sasaran.

Melalui pedoman yang komprehensif dan aplikatif, FPRB diharapkan dapat segera bergerak serentak untuk meminimalisir dampak bencana serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat Kalimantan Timur. / Pemprov