Disetujui Sejumlah Fraksi, Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Capai Rp 3,4 Triliun

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan bersama dengan Pemerintah Kota melaksanakan rapat paripurna ke-29 masa sidang III tahun 2022, pada Selasa (29/11/2022).

Adapun agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD atas Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh dihadiri juga unsur pimpinan dan Anggota DPRD, dari Pemerintah Kota dipimpin langsung Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Dimana tujuh perwakilan fraksi di DPRD Balikpapan menyampaikan pendapat akhirnya melalui juru bicaranya, yakni fraksi Golkar oleh Alwi Alqadri, Fraksi PDIP oleh Haris, Fraksi Gerindra oleh Danang Eko, Fraksi PKS oleh Laisa Hamisah, Fraksi Demokrat oleh Mieke Henny, Fraksi PPP dan Perindro oleh Nurhadi, serta Fraksi NasDem dan PKB oleh Parlindungan, ketujuh  Fraksi tersebut menyetujui Raperda APBD Kota Balikpapan tahun 2023 untuk dijadikan Perda.

Hanya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh sejumlah fraksi diantaranya Fraksi Gerindra yang menyoroti Retribusi daerah bisa naik dengan mengoptimalkan retribusi parkir dengan membentuk badan usaha perpakiran.

“Guna menambah PAD Kota Balikpapan dari sektor Retribusi dengan mengoptimalkan retribusi parkir,” kata Danang Eko juru bicara Fraksi Gerindra.

Termasuk fraksi Demokrat yang menyoroti pada Dana Operasi RT agar ditambah dan menindaklanjuti tentang PAW Wakil Walikota Balikpapan yang sampai saat ini belum teralisasikan.

Dalan kesempatan ini Sekwan DPRD Balikpapan, Irvan Taufik menyebutkan untuk pendaptan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2023  senilai Rp 3,4 triliun dengan belanja daerah senilai Rp 3,5 triliun dengan defisit Rp 134 miliar.

“Adapun untuk Pembiayaan daerah untuk

Penerimaan senilai Rp 177 miliar dan

Baca juga ini :  UMK Balikpapan Bakal Naik, Nilainya Tunggu Keputusan UMP Kaltim

Pengeluaran senilai Rp 43 miliar, sehingga jumlah pembiayaan netto senilai Rp 134 miliar, denhan sisa anggaran nihil,” kata Irvan Taufik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh mengatakan, setelah Raperda ini disetujui semua fraksi maka proses selanjutnya akan diserahkan ke Gubernur Kaltim untuk dievaluasi, apakah ada catatan evaluasi atau tidak.

“Jika tidak ada maka akan diparipurnakan kembali untuk disahkan dari Raperda menjadi Perda,” tutup Abdulloh.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.