Empat Daerah di Kaltim Belum Capai Target Tindak Lanjut Temuan BPK

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Sekretaris Daerah Provinsi kaltim, Sri Wahyuni, menyoroti rendahnya capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di empat entitas, termasuk Pemprov Kaltim sendiri.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri agenda Pemantauan TLRHP BPK Semester I Tahun 2025 dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, yang berlangsung di Aula BPK Perwakilan Kaltim, Senin (23/6/2025).

Dalam forum strategis tersebut, Sri Wahyuni mengapresiasi peran aktif BPK Perwakilan Kaltim dalam mendampingi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam penataan keuangan, mulai dari sisi administratif hingga penyelesaian kerugian negara.

“Sampai Semester II Tahun 2024, ada empat daerah yang belum mencapai persentase tindak lanjut 90 persen, yakni Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kota Samarinda, dan Provinsi Kaltim sendiri. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” tegas Sri Wahyuni.

Ia menilai, besarnya skala anggaran di tingkat provinsi menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan rekomendasi BPK. Namun, dengan kolaborasi yang kuat, penyelesaian dapat dipercepat.

“Melalui forum ini, kita bisa diskusikan bersama setiap persoalan, bangun kesetaraan pemahaman, dan temukan solusi. Komitmen kolektif adalah kunci menyelesaikan TLRHP,” imbuhnya.

BACA JUGA :

Baca Juga:

13,49% Sarjana Menganggur, ITK Didorong Cetak Lulusan Siap Kerja

BPK Dorong Percepatan Reformasi Tata Kelola Keuangan

Mewakili Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Kepala Bidang Pengawasan Ruslan Ependi menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk mempercepat tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK.

“Setelah pemantauan, BPK akan melakukan penelaahan terhadap progres TLRHP untuk pengambilan keputusan. Ini langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel,” jelas Ruslan.

Rangkaian kegiatan ini juga disemarakkan dengan Sosialisasi Pencegahan Korupsi yang diinisiasi oleh Komunitas Penyuluh Anti Korupsi (Kompak) Kaltim. Kegiatan ini menjadi bagian integral dari upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi daerah.

Acara turut dihadiri oleh Inspektur Daerah Provinsi Kaltim, Sekda, dan Inspektur Kabupaten/Kota se-Kaltim, menunjukkan sinergi lintas pemerintahan dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. / Pemprov Kaltim