Gubernur Kukuhkan Kepala BPKP Kaltim: Perkuat Sinergi Cegah Penyalahgunaan Anggaran

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) secara resmi mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, dalam upacara yang berlangsung khidmat di Pendopo Odah Etam, Senin (30/6/2025).

Edy menggantikan Felix Joni Darjoko, yang kini menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Deputi Akuntan Negara BPKP Pusat.

Pengawasan Bukan Sekadar Audit, Tapi Mitra Strategis Pembangunan

Dalam sambutannya, Gubernur Harum menegaskan bahwa BPKP tidak hanya berperan sebagai auditor, tetapi sebagai mitra strategis dalam memastikan keuangan daerah tepat sasaran, transparan, dan bebas penyimpangan.

“Kita pastikan tidak ada penyalahgunaan, baik kewenangan maupun penggunaan anggaran yang salah. Pengawasan adalah kunci agar pembangunan berjalan akuntabel dan dapat dirasakan seluruh masyarakat Kaltim,” tegas Harum.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dan percepatan antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kaltim.

“Mari bersinergi dan berakselerasi. Kita ingin pembangunan benar-benar terasa manfaatnya, dari pusat kota sampai pelosok desa,” ujarnya.

Korupsi Ancaman Nyata, BPKP Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan Kaltim

Aryanto Wibowo, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, menyoroti bahwa korupsi adalah musuh bersama yang berpotensi menghancurkan fondasi sosial dan menggagalkan pencapaian target pembangunan.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltim yang serius mengembangkan strategi pengendalian kecurangan,” ujar Aryanto.

Ia juga menekankan bahwa BPKP telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menyelamatkan keuangan daerah. Sepanjang tahun 2024, BPKP Kaltim mencatat:

• Penyelamatan keuangan daerah: Rp 72,56 miliar
• Optimalisasi pendapatan daerah: Rp 34,8 miliar
• Efisiensi pengeluaran daerah: Rp 1,42 triliun

Sementara di tahun 2025 (hingga pertengahan tahun), BPKP Kaltim mencatat:

• Optimalisasi pendapatan daerah: Rp 2,33 miliar
• Efisiensi pengeluaran daerah: Rp 11,9 miliar

Angka-angka tersebut menunjukkan peran strategis BPKP dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah dan mendorong efisiensi fiskal.

BPKP Siap Kawal Gratispol, Jospol dan Program Prioritas Pemprov Kaltim

Aryanto memastikan bahwa BPKP akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, termasuk Gratispol (pendidikan gratis) dan Jospol (jaringan infrastruktur sosial politik).

“Kami siap mendampingi dan memastikan seluruh program Pemprov berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan hasil nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Acara pengukuhan turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para pemimpin daerah kabupaten/kota se-Kaltim, menandakan soliditas lintas lembaga dalam menjaga integritas tata kelola keuangan dan pembangunan. / Pemprov Kaltim