Isu Pungli di Pantai Manggar, DPRD Minta Penataan Wisata Berbasis Aturan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Pantai Manggar Segarasari menjadi perhatian serius DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan. Melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), pemerintah bersama Komisi II DPRD menggelar rapat koordinasi dengan pelaku usaha dan pedagang di kawasan wisata tersebut, Kamis (3/7/2025).

Rapat berlangsung di Aula Lamin Etam Pantai Manggar dan dipimpin langsung oleh Kepala Disporapar, Ratih Kusuma Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah, Wakil Ketua Siswanto, Sekretaris Komisi Taufiq Qul Rahman, serta anggota Komisi II Japar Sidik dan Subari. Pihak TNI-Polri, Kapolsek Balikpapan Timur, hingga perwakilan Pemkot juga turut mengikuti rapat tersebut.

Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah atau yang akrab disapa Adi menyampaikan bahwa forum ini digelar untuk mendengarkan langsung aspirasi pedagang, sekaligus merespons isu yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami ingin mendengar langsung dari para pelaku usaha agar tidak ada simpang siur. Pantai Manggar ini harus dikelola dengan tertib, ramah, dan profesional,” kata Adi.

Ia menjelaskan bahwa Komisi II telah melakukan inspeksi lapangan sebelum rapat untuk memastikan kondisi di lapangan, terutama soal penyewaan terpal dan fasilitas toilet yang menjadi sorotan pengunjung.

Terkait tarif sewa terpal yang disebut mencapai Rp200 ribu dan viral di media sosial, Adi menegaskan bahwa hal itu bukan pungli. Berdasarkan klarifikasi dari pedagang, tarif tersebut berlaku untuk empat unit terpal yang masing-masing disewakan Rp50 ribu.

“Jadi ini sebenarnya kesepakatan antara penyewa dan pedagang. Namun untuk ke depan, kami tegaskan tidak boleh ada penyewaan sebelum ada permintaan. Dan pengunjung yang membawa tikar sendiri tidak boleh dikenakan biaya apa pun,” tegasnya.

Soal fasilitas toilet, Adi menyebut sebagian besar dikelola pelaku usaha, sedangkan sisanya merupakan toilet umum gratis di bawah UPTD. Komisi II akan mengkaji kebutuhan toilet tambahan, namun tetap memperhatikan estetika dan tata ruang kawasan pantai.

“Tidak semua titik harus dibangun toilet, kita akan petakan secara proporsional agar tidak merusak keindahan kawasan wisata,” ujarnya.

Adi juga mengingatkan pentingnya penataan yang adil tanpa diskriminasi. Ia menyebutkan, pihaknya akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan Satpol PP dan instansi terkait untuk memastikan proses penertiban berjalan merata.

“Prinsip kami adalah keadilan untuk semua pihak. Kalau memang perlu ditertibkan, maka semua harus ditertibkan, tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD berkomitmen memperjuangkan peningkatan fasilitas pendukung, termasuk ketersediaan air bersih, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan pelaku usaha maupun pengunjung.

Di akhir pertemuan, Adi mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah awal pembenahan menyeluruh di Pantai Manggar.

“Pantai Manggar adalah wajah pariwisata Balikpapan. Kalau dikelola dengan baik dan adil, ini bisa menjadi destinasi unggulan yang membanggakan, tidak hanya untuk warga lokal, tapi juga bagi wisatawan dari luar daerah,” pungkasnya.***

Editor : Ramadani