Top Header Ad

Kades Batuah Desak Penyelesaian Dampak Banjir dan Limbah Tambang di RDP Bersama DPRD Kukar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kutai Kartanegara yang digelar di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (5/5/2025).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kutai Kartanegara yang digelar di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (5/5/2025).

TENGGARONG, Inibalikpapan.com – Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, mendesak penyelesaian konflik lingkungan yang telah berlangsung selama tiga tahun akibat aktivitas pertambangan batu bara oleh PT Karya Putra Borneo (KPB).

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kutai Kartanegara yang digelar di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (5/5/2025).

RDP tersebut membahas dampak serius banjir dan pencemaran limbah yang dialami warga RT 021 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan. Menurut Rasyid, permasalahan ini sudah dua kali dimediasi di tingkat desa, namun belum menemukan solusi konkret.

“Permasalahan ini sudah berlarut-larut hingga tiga tahun. Kami mendorong agar DPRD Kukar turun tangan karena masa operasi perusahaan sudah mendekati akhir, baik dari sisi perizinan maupun rencana kerja,” ujarnya.

BACA JUGA :

Ia menegaskan, warga yang terdampak lebih memilih opsi pembebasan lahan dibanding relokasi, karena mereka merasa lebih fleksibel untuk menetap di tempat baru daripada dipindahkan secara sepihak.

“Harapan kami, dalam RDP ini ada ketegasan sikap. Kalau memang perusahaan bertanggung jawab, maka lahan warga harus dibebaskan. Jika perusahaan merasa bukan satu-satunya penyebab, maka perusahaan lain yang turut memberi dampak juga harus dilibatkan dalam penyelesaian,” tegasnya.

Rasyid juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama DPRD Kukar dan perusahaan akan melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan penyebab utama kerusakan lingkungan tersebut.

“Pihak perusahaan berdalih bahwa kerusakan disebabkan faktor alam dan aktivitas perusahaan lain. Oleh karena itu, kami akan undang semua pihak terkait, termasuk Dinas ESDM Kaltim, DLHK Kukar, dan Balai Wilayah Sungai, agar semua transparan,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses