Pemerintah Bongkar Total Tata Kelola MBG, Pangkas Anggaran dan Prioritaskan Wilayah 3T

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Pemerintah pusat bergerak radikal untuk melakukan pembenahan dan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah taktis ini digodok langsung dalam rapat koordinasi evaluasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis (11/06/2026).

Evaluasi militeristik ini sengaja digelar demi menggaransi agar program andalan nasional tersebut berjalan dengan presisi tinggi: tepat sasaran, akuntabel, berkualitas, dan bersih dari segala bentuk pelanggaran prosedur di lapangan.

Sikat Pelanggar SOP

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pihak mana pun yang mencoba bermain-main dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Seluruh aspek layanan, mulai dari hulu hingga hilir, wajib tunduk pada regulasi ketat, termasuk operasional yang dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Semua itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, dan sesuai dengan prosedur. Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu, pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan,” tegas Prasetyo Hadi secara tajam kepada awak media siber.

Pemerintah berkomitmen melakukan penataan menyeluruh ini secepat-cepatnya. Menariknya, penataan tata kelola siber fisik MBG ini diyakini mampu mengefisienkan dan memangkas kebutuhan anggaran negara. Terkait hal itu, Kemensetneg segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghitung ulang pagu dana secara cermat.

Prioritas Wilayah 3T dan Lonjakan Manfaat Kelompok 3B

Selain masalah efisiensi anggaran dan ketegasan aturan, rapat koordinasi juga mengunci kebijakan afirmatif untuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Akselerasi penyaluran di zona perimeter terluar NKRI ini langsung dijadikan prioritas utama agar asas keadilan sosial segera dirasakan oleh masyarakat pelosok.

Di sisi lain, pemerintah mencatat adanya lompatan performa yang sangat signifikan dalam dua pekan terakhir terkait intervensi asupan gizi untuk kelompok sasaran khusus yang diistilahkan sebagai Kelompok 3B:

• Ibu Hamil
• Ibu Menyusui
• Balita (Anak di bawah lima tahun)

Rapat evaluasi krusial ini turut dihadiri secara fisik oleh deretan pejabat teras kabinet, antara lain Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. / Setpres