BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Tak hanya melakukan rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan KUA-PPAS dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Komisi III juga melakukan RDP pembahasan KUA-PPAS dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan.
“Kami sudah ada pembahasan KUA-PPAS dengan Dishub beberapa usulan dari Komisi III juga sudah disampaikan yang mudah-mudahan bisa terealisasikan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri kepada awak media, Selasa (27/7/2021).
Alwi menambahkan, ada beberapa usulan yang dimasukan yakni seperti penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta penambahan CCTV untuk di jalan lingkungan karena yang ada saat ini masih sangat terbatas. Termasuk mengusulkan pembenahan pelabuhan Klotok atau penyebrangan Kampung Baru.
“Saya secara pribadi juga pelabuhan klotok kampung baru untuk diperbaiki, karena salah satu icon yang berhadapan langsung dengan IKN di PPU. Kenapa kita pingin skala prioritas karena masih sangat tradisional,” tutur Alwi.
Sementara itu, dalam pembahasan KUA-PPAS dengan DPU Balikpapan salah satu yang menjadi pembahasan yakni penanganan banjir yang akan masih diprioritaskan karena juga sesuai dengan visi misi Walikota Balikpapan yang baru ini.
“Penanganan banjir informasinya ada anggaran Rp 112 miliar, sedangkan untuk perbaikan jalan sekitar Rp 45 miliar,” kata Alwi.
“Namun diharapkan tidak ada refocusing lagi, karena kalau ada refocusing kemungkinan beberapa proyek juga akan terkena imbasnya dengan ditunda lagi pengerjaannya,” tutup politikus Partai Golkar ini.
Pada kesempatan sama, Kepala Dishub Kota Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, ada beberapa prioritas untuk pembangunan 2022 yang diusulkan dalam rapat yakni pembangunan penerang jalan umum (PJU) maupun Dermaga Kampung Baru.
Untuk Dermaga Kampung Baru sebenarnya sudah direncanakan sejak 2016 lalu. Bahkan telah ada feasibility study (FS) maupun detail engineering design (DED). Hanya saja belum terealisasi.
” Itu cuma kan terkendala di pembiayaan makanya tertunda-tertunda terus sampai berakhirnya RPJMD kemarin. Kita masukkan kembali di RPJMD sekarang Pak Wali Kota yang baru, mudah-mudahan bisa terelaisasi pembangunan Dermaga Kampung Baru,”harapnya.
Namun karena anggaran yang minim akan dajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hanya saja, jika terealisasi kemungkinan baru bisa terealisasi tahun anggaran 2024.
“Kita coba formulakan, skenario lain untuk meminta bantuan ke Provinsi karena kewenangan laut itu sudah diambil alih provinsi sesuai dengan Undang-undang yang ada,” katanya.