BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com -Anggota Komisis III DPRD Balikpapan, Malvin Ardento menyebutkan anggaran penanganan banjir 2019 sekitar Rp25 miliar padahal alokasi anggaran di Dinas PU Balikpapan mencapai Rp400 miliar.
Menurutnya jika alokasi anggaran banjir minimal Rp50 miliar saja maka penanganan banjir akan membutuhkan waktu yang lama.
“Kalau per tahun dapat jatah Rp50 miliar saja, berarti kan hanya butuh beberapa tahun untuk mengatasi banjir. Tapi kalau hanya Rp25 miliar, ya sampai kapan keluhan banjir ini bisa selesai,” kata Malvin (3/8/2018).
Dia menilai jumlah tersebut tidak sesuai dengan keinginan bersama untuk menyelesaikan persoalan banjir.
” Anggaran tersebut tidak sesuai dengan keinginan untuk mengurangi permasalahan banjir,” tandasnya.
Sedangkan titik banjir terus bertambah sehingga membutuhkan dana yang besar juga. Terlebih Wali Kota Balikpapan pernah menyebut kebutuhan anggaran untuk penyelesaian banjir berkisar Rp300 miliar sampai Rp 600 miliar.
“Berarti kan anggaran yang ada saat ini tidak sesuai. Padahal seharusnya menjadi prioritas. Kalau mau membangun, ya sebaiknya bangun gedung sekolah daripada membangun gedung-gedung lainnya seperti gedung dinas. Itu nanti saja,” katanya.
Malvin bersama Komisi III meminta Dinas PU menyampaikan juga ke Bappeda dan Wali Kota Balikpapan agar anggaran untuk banjir bisa lebih diprioritaskan.
“Kebutuhan kota ini kan ada dua ya, pembangunan gedung sekolah dan penyelesaian banjir. Nah, banjir ini prioritaskan karena kalau tidak ditangani, ya nantiya kacau kota ini,” katanya.
Politisi Gerindra ini menambah DPRD juga telah berkomitmen dalam hal penganggaran sehingga eksekusi dari pihak eksekutif juga dituntut optimal. “Kita sudah bahas, nyatanya dari sebelah (eksekutif) yang kurang action, jadinya banjir tidak tertangani,” imbuhnya.
Balikpapan menurut sebagai pintu gerbang yang mengandalkan jasa dan perdagangan sangat dituntut menjadi kota yang ramah bagi masyarakat maupun investor termasuk dalam hal penanganan banjir dan lingkungan.
Selama ini masyarakat mengenal slogan Balikpapan sebagai Kota Layak Huni namun kerap dihadapi dengan persoalan banjir yang belum selesai.
“Benar-benarlah program itu dijalankan sesuai dengan visi dan misi ketika pemilihan Wali Kota Balikpapan 2014 lalu. Kalau sudah banjir, banyak masyakat yang merugi. Roda ekonomi juga terganggu. Buat apa bikin trotoar yang indah kalau toh kebanjiran juga,” tukasnya.