Siapkan Tiga Lokasi Prioritas, Zulkifli : Pembangunan Unit Pelayanan Gizi Nasional

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di bidang gizi, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Asisten  Tata Pemerintahan Kota Balikpapan Zulkifli, mengumumkan dimulainya tahap awal pembangunan Unit Pelayanan Gizi Nasional (MPG) dengan menyiapkan tiga lokasi prioritas yang tersebar di tiga kecamatan berbeda.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan gizi yang lebih merata serta mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga lokasi yang akan menjadi prioritas tahap pertama tersebut adalah Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat.

Lokasi Strategis, Akses Mudah

Zulkifli menjelaskan bahwa masing-masing lokasi dipilih secara cermat berdasarkan berbagai pertimbangan teknis dan sosial. Di Kecamatan Balikpapan Timur, unit gizi akan dibangun di kawasan Pantai Asri, Kelurahan Manggarbaru. Lokasi ini dinilai strategis karena dekat dengan pemukiman padat penduduk dan mudah diakses oleh warga sekitar.

“Pantai Asri memiliki infrastruktur dasar yang memadai dan tidak jauh dari fasilitas kesehatan lainnya. Kami menganggap lokasi ini sebagai titik penting dalam mendekatkan pelayanan gizi kepada masyarakat,” ujar Zulkifli, Selasa (10/6/2025).

Lokasi kedua berada di tanah milik pemerintah di kilometer 7, tepatnya di dalam kawasan Perumahan Korpri, Kecamatan Balikpapan Utara. Sementara lokasi ketiga berada di kawasan industri Tahotempe, Kecamatan Balikpapan Barat, yang juga dinilai strategis karena berada di dekat kawasan produktif yang mempekerjakan banyak tenaga kerja.

Lahan Disediakan Pemerintah, Pembangunan oleh Pihak Pengelola

Dalam pernyataannya, Zulkifli menegaskan bahwa pemerintah kota hanya bertanggung jawab menyediakan lahan dengan status pinjam pakai. Sementara seluruh proses pembangunan fisik hingga operasional unit MPG akan menjadi tanggung jawab pihak pengelola atau instansi pelaksana yang ditunjuk di tingkat nasional.

“Status pinjam pakai lahan saat ini sedang dalam proses administrasi, dan kami menargetkan selesai pada bulan Juni ini agar pembangunan bisa segera dimulai tahun ini,” jelasnya.

Untuk spesifikasi teknis, lahan yang dibutuhkan di tiap lokasi minimal seluas 25 x 40 meter. Luasan tersebut diyakini cukup untuk mendirikan bangunan pelayanan gizi yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang konsultasi, ruang penyimpanan bahan makanan, serta dapur sehat.

Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan bahwa dalam pemilihan lokasi, pemerintah juga memperhatikan kelayakan dari segi lingkungan. Lokasi-lokasi tersebut tidak diperkenankan berada dekat dengan peternakan, tempat pembuangan akhir (TPA), atau sumber pencemar lainnya. Aksesibilitas menjadi syarat utama agar masyarakat dapat menjangkau layanan gizi dengan mudah.

“Prinsip kami adalah pelayanan yang berkualitas harus didukung oleh lokasi yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Jangan sampai pelayanan gizi malah berdiri di lingkungan yang secara kesehatan justru tidak ideal,” ungkapnya.

Kantin Tetap Beroperasi, Dukung Kebutuhan Tenaga Proyek

Dalam proses pembangunan nanti, pemerintah juga berkomitmen untuk tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, terutama kantin-kantin atau warung makan yang sudah beroperasi di sekitar lokasi proyek. Pemerintah berharap fasilitas tersebut justru dapat mendukung kelancaran proyek dengan melayani kebutuhan konsumsi para tenaga kerja di lapangan.

“Kami akan mengupayakan agar keberadaan kantin tetap diberdayakan, bukan malah ditutup. Ini bagian dari pendekatan sosial agar pembangunan memberi manfaat langsung bagi warga sekitar,” tutur Zulkifli.

Meski pembangunan unit pelayanan gizi ini masih dalam tahap awal, berbagai instansi pemerintah termasuk Dinas Pendidikan turut memberikan dukungan. Mereka menyarankan agar dalam operasionalnya nanti, unit-unit ini dapat melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai tenaga pendukung maupun relawan penyuluh gizi.

“Kami menyambut baik inisiatif dari Dinas Pendidikan agar masyarakat bisa dilibatkan. Ini bisa menjadi sarana pemberdayaan dan edukasi gizi sejak dini,” imbuh Zulkifli.

Kontribusi terhadap Perbaikan Gizi Masyarakat

Rencana pembangunan Unit Pelayanan Gizi Nasional ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam peningkatan status gizi masyarakat Balikpapan. Keberadaannya bukan hanya akan mempercepat layanan konsultasi dan intervensi gizi, tetapi juga menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya pola makan sehat dan bergizi seimbang.

Pemerintah Kota Balikpapan berharap, jika pembangunan di tiga lokasi prioritas berjalan lancar, maka tahapan berikutnya bisa diperluas ke kecamatan-kecamatan lain. Langkah ini sejalan dengan program nasional dalam menekan angka stunting, malnutrisi, dan gangguan kesehatan akibat kurang gizi di berbagai daerah.***

Editor : Ramadani