Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari

Subari Soroti Pembangunan Embung Aji Raden di Lamaru

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan memita agar Pemerintah Kota segera menyelesaikan masalah pembayaran ganti rugi lahan warga yang terdampak pembangunan Waduk Embung Aji Raden di Kecamatan Balikpapan Timur.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari menyampaikan, bahwa dirinya telah menerima laporan beberapa warga dari pemilik lahan Embung Aji Raden yang  belum menerima ganti rugi lahan dari Pemkot Balikpapan.

Subari menyampaikan, bahwa keseluruhan kepemilikan lahan Embung Aji Raden sebanyak 48 titik, untuk saat ini sebanyak 22 titik telah terselesaikan pembayaran pembebasan lahan karena sesuai sertifikat. Dan sebanyak 26 titik masih menunggu kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Balikpapan untuk melakukan pembayaran pembebasan lahan Embung Aji Raden.

“Jadi permasalahan pembayaran ini seharusnya diselesaikan di APBD 2022 dan APBD Perubahan 2022 lalu. Dari 48 titik pembebasan lahan. Untuk 22 titik sudah clear pembayarannya, sedangkan 26 titik sampai saat ini belum ada pembayaran,” kata Subari ketika ditemui wartawan.

Dia menjelaskan, untuk pembayaran lahan yang 26 titik itu, sudah habis waktu pembayaran. Sehingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Dan hanya dijanjikan oleh pihak DPPR, namun hingga saat ini belum ada pembayaran.

Ia menyampaikan, bahwa surat- surat pemilik lahan sertifikat asli, segel sudah diambil semuanya, Kesepakatan harga sudah, tanda tangan sudah dan nomor rekening juga sudah dikasih. Hanya disuruh nunggu. Tapi pas dicek tidak ada duitnya.

Subari meminta agar DPPR dan BPKAD segera menyelesaikan permasalahan ini,  untuk anggaran diperkirakan puluhan milyar dan telah dianggarkan di APBD 2023.

“Ini seharusnya menjadi evaluasi buat pemkot Balikpapan. Jika ada hal seperti ini agar segera diselesaikan. jika warga anarkis jangan salahkan warga, mereka hanya menunggu janji pembayaran dan mereka masih akan berjuang untuk menuntut agar hak mereka segera dibayarkan,” terang politisi PKS ini.

Baca juga ini :  TK Trisula dan Cahaya Andika Sekolah Pertama Penjaringan Stunting, Ini Hasilnya

Subari menyayangkan, ketika dihubungi pihak DPPR menyampaikan saat ini baru proses pemeriksaan surat-surat tanah tersebut. Namun menurut Subari semua kesepakatan sudah ditanda tangani. Kemudian permasalahan apalagi yang akan dibahas.

“Ini mereka menuju ke kantor DPPR untuk mencari kejelasan pembayarannya. Ini harus dibayarkan, kesepakatan sudah ada,” pungkasnya

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.