Balikpapan Resmi Kick Off Digitalisasi Perlinsos, Libatkan 365 Agen di 34 Kelurahan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Keberhasilan program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kota Balikpapan tidak hanya bergantung pada teknologi yang disiapkan pemerintah, tetapi juga peran aktif para ketua RT yang menjadi ujung tombak sosialisasi dan pendampingan masyarakat di tingkat lingkungan.

Hal tersebut mengemuka dalam pelaksanaan Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang digelar Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Selasa (2/6/2026).

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Namun demikian, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan seluruh elemen, termasuk aparat kelurahan dan para ketua RT.

“RT memiliki peran yang sangat penting karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka mengetahui kondisi warga di lingkungannya dan dapat membantu memastikan proses pendataan berjalan dengan baik,” kata Rahmad.

Menurutnya, Balikpapan menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang dipercaya pemerintah pusat untuk menjalankan perluasan program digitalisasi perlindungan sosial. Kepercayaan tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun sistem bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyiapkan 365 Agen Perlinsos yang akan bertugas di seluruh kelurahan dan kecamatan selama proses pendataan berlangsung pada 4 Juni hingga 3 Juli 2026. Para agen tersebut akan bekerja sama dengan RT untuk membantu warga melakukan registrasi, verifikasi, dan pembaruan data.

Rahmad menjelaskan, selama ini persoalan ketidaktepatan data masih menjadi salah satu kendala dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Karena itu, keterlibatan RT dinilai penting untuk memastikan data yang masuk benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Data yang valid akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan justru tidak terdata,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RT 25 Kelurahan Manggar Baru, Hermawan, mengaku telah mulai melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait program tersebut. Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah membangun kepercayaan warga terhadap sistem digital yang digunakan pemerintah.

Ia mengatakan masih ada sebagian warga yang merasa khawatir mengenai keamanan data pribadi mereka. Karena itu, pendekatan secara langsung dinilai menjadi cara paling efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Kami berupaya menjelaskan bahwa tujuan program ini untuk memperbaiki data bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Pendekatan personal masih sangat diperlukan karena tidak semua warga langsung memahami manfaat digitalisasi,” katanya.

Hermawan menambahkan, sosialisasi dilakukan melalui pertemuan rutin warga maupun komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan setempat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam proses pendataan.

Ia optimistis seiring berjalannya waktu, tingkat kepercayaan masyarakat akan terus meningkat. Dengan dukungan RT, kelurahan, dan pemerintah daerah, program digitalisasi perlindungan sosial di Balikpapan diyakini dapat berjalan efektif sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan tepat sasaran.(***/Adv Diskominfo Balikpapan)