BPPDRD Balikpapan Dorong Budaya Transaksi Non-Tunai di Tengah Masyarakat

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih praktis, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan digitalisasi kini tidak lagi sekadar menjadi pelengkap layanan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern.

Menurutnya, TP2DD saat ini terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas sistem pembayaran digital yang telah berjalan di berbagai sektor pelayanan daerah.

“Inovasi ini sudah jadi kebutuhan mendesak. Digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi pendapatan daerah. Kami melakukan evaluasi berkala secara rutin,” ujar Idham, dikonfirmasi Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan mulai dari integrasi data, kelancaran sistem pembayaran, hingga kemudahan akses bagi masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintah.

Pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan fitur layanan agar masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke loket pelayanan.
“Dengan sistem digital, masyarakat tidak perlu antre panjang. Semua bisa dilakukan lebih cepat melalui ponsel,” katanya.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, digitalisasi juga dinilai mampu memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan real time.

Menurut Idham, sistem transaksi non-tunai akan membantu pemerintah meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

“Transaksi elektronik memastikan setiap pembayaran masuk langsung ke kas daerah sehingga pengelolaannya lebih akuntabel,” jelasnya.

Untuk memperluas penggunaan transaksi digital, TP2DD Balikpapan juga terus menggandeng sektor perbankan dan penyedia layanan dompet digital guna memperbanyak pilihan kanal pembayaran bagi masyarakat.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mendorong terbentuknya budaya transaksi non-tunai di tengah masyarakat.“Digitalisasi tidak lagi dianggap sebagai alat bantu semata. Ini sudah menjadi perubahan perilaku sosial dan bagian dari gaya hidup masyarakat modern,” ujarnya.

Selain penguatan sistem, BPPDRD juga terus melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Petugas lapangan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi pembayaran digital dan QRIS.

Pendekatan tersebut dilakukan agar masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi tetap dapat beradaptasi dengan layanan digital yang disiapkan pemerintah.

Idham optimistis transformasi digital yang terus dikembangkan Pemerintah Kota Balikpapan akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.***