BPPDRD Balikpapan Dorong Penggunaan KKPD untuk Tingkatkan Transparansi Belanja Daerah

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com –  Pemerintah Kota Balikpapan mulai memperkuat sistem transaksi keuangan daerah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola keuangan daerah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengatakan penggunaan KKPD akan membantu pemerintah mempercepat proses transaksi belanja daerah sekaligus meminimalkan penggunaan uang tunai dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Menurutnya, sistem pembayaran berbasis digital tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib dan modern.

“Penggunaan KKPD kami dorong agar proses transaksi belanja daerah menjadi lebih transparan dan mudah dipantau,” ujar Idham, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, seluruh transaksi yang dilakukan melalui KKPD akan tercatat secara digital sehingga mempermudah proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran daerah.

Selain itu, sistem tersebut juga dinilai mampu menekan potensi kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

“Setiap transaksi akan tercatat otomatis dalam sistem sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif,” katanya.

Menurut Idham, penggunaan KKPD juga memberikan kemudahan bagi OPD dalam melakukan transaksi belanja yang bersifat mendesak tanpa harus melalui proses pencairan tunai yang memerlukan waktu lebih panjang.

Karena itu, pemerintah daerah saat ini terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran non-tunai tersebut.

“Pemanfaatan transaksi digital menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan penerapan KKPD sejalan dengan program digitalisasi transaksi pemerintah yang terus didorong pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Balikpapan ingin memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan lebih transparan dan sesuai prinsip akuntabilitas.***