DPR Desak Kahutla Kalimantan Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional, Soroti Penegakan Hukum

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan semakin mengkhawatirkan. DPR RI mendesak pemerintah tidak lagi melihat karhutla sebagai kebakaran sporadis, tetapi sebagai krisis yang membutuhkan intervensi nasional dan penanganan masif.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan bahkan meminta pemerintah segera menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya telah merembet ke kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel dalam keterangan pers, Jumat (21/8/2026), dikutip dari laman DPR.

Desakan tersebut muncul di tengah tingginya sebaran hotspot di lima provinsi Kalimantan.

Berdasarkan laporan terbaru BNPB, Kalimantan Tengah mencatat 767 hotspot, disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan 74 titik, Kalimantan Timur 74 titik dan Kalimantan Utara tiga titik.

Jika seluruh data tersebut dijumlahkan, terdapat 1.478 titik panas yang terpantau di Pulau Kalimantan.

Kabut Asap Mulai Lumpuhkan Aktivitas Warga

Masalahnya bukan sekadar angka hotspot.

Kabut asap pekat telah menyebabkan kualitas udara memburuk, mengganggu aktivitas masyarakat hingga menekan sektor pendidikan dan transportasi.

Di sejumlah wilayah terdampak, jarak pandang bahkan dilaporkan hanya sekitar 10 meter, termasuk di kawasan Banjarbaru dan Kalimantan Selatan.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko kecelakaan sekaligus mengganggu mobilitas warga. Aktivitas sekolah juga ikut terdampak. Sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak terpaksa diliburkan akibat buruknya kualitas udara.

Dampak kesehatan juga menjadi perhatian serius karena paparan asap karhutla berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.

Bahkan dampaknya telah melampaui batas negara. Kabut asap dari Indonesia turut memicu kekhawatiran Malaysia dan Singapura.

Puan: Jangan Tunggu Karhutla Makin Besar

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat intervensi sebelum karhutla semakin sulit dikendalikan.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).

Puan meminta pemerintah menetapkan zona operasi prioritas karhutla berdasarkan kombinasi hotspot berulang, kondisi gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman serta kemampuan pemadaman daerah.

Daerah dengan risiko tertinggi, menurutnya, harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air hingga dukungan pemadaman udara.

Pemerintah pusat juga diminta memantau kemampuan daerah secara real time dan segera memberikan dukungan apabila daerah tidak mampu menangani kebakaran.

“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” tegasnya.

DPR Desak Water Bombing hingga Modifikasi Cuaca

Daniel Johan meminta operasi pemadaman diperbesar, khususnya di kawasan gambut yang memiliki potensi kebakaran meluas.

Ia mendorong pengerahan Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri untuk memperkuat operasi darat, disertai water bombing di lokasi yang sulit dijangkau.

“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri,” ujarnya.

Daniel juga meminta pemerintah mempercepat operasi modifikasi cuaca dengan melibatkan BNPB, BMKG dan BRIN.

Menurutnya, peluang hujan harus dimanfaatkan sebelum kemarau mencapai kondisi yang lebih berat.

Namun, ia mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi karhutla yang hampir selalu berulang setiap tahun.

“Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” tukasnya.

Puan: Setiap Titik Api Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Puan juga menyoroti aspek penegakan hukum.

Menurutnya, pemerintah harus mengusut pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai sehingga kebakaran meluas.

“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Karhutla, kata Puan, tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan. Dampaknya juga merembet pada kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak hingga aktivitas ekonomi.

Ia menilai membesarnya karhutla kerap bukan karena api tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi yang diterima, keputusan yang dibuat dan tindakan di lapangan.

“Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” kata Puan.

Anggaran Rp290,9 Miliar Diminta Segera Dicairkan

Daniel juga mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan karhutla yang disebut telah dialokasikan pemerintah.

Nilainya mencapai Rp290,9013 miliar.

“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Menurut Daniel, pencairan anggaran diperlukan agar operasi pemadaman tidak terkendala keterbatasan sumber daya di lapangan.

Warga Turun Padamkan Api

Di tengah memburuknya situasi, sejumlah masyarakat justru turun langsung membantu memadamkan api.

Daniel menyoroti aksi warga, termasuk kelompok perempuan di sejumlah wilayah Kalimantan serta seorang remaja di Palangka Raya yang disebut membantu ayahnya memadamkan karhutla sepulang sekolah.

Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keselamatan.

“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas,” pesannya.

Dengan 1.478 hotspot di Kalimantan, kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, sekolah yang terdampak, ancaman ISPA dan dampak lintas negara, DPR menilai pemerintah tidak boleh lagi menunggu karhutla membesar sebelum bertindak.

Krisis karhutla kini bukan lagi sekadar persoalan titik api. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan warga, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hingga hubungan Indonesia dengan negara tetangga.

Editor : Abraham Johan