Produksi Batubara Kaltim 2025 Turun Jadi 360,2 Juta Ton, Sumbang hingga 46 Persen Nasional

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji meminta industri pertambangan batubara tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga memperkuat hilirisasi, tata kelola lingkungan, serta perlindungan tenaga kerja dan masyarakat di daerah.

Pesan tersebut disampaikan Seno Aji saat bertemu dan bersilaturahmi dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) di Menara Kuningan Building, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Seno Aji memaparkan posisi Kaltim sebagai salah satu penopang utama produksi batubara nasional. Produksi batubara Kaltim tercatat meningkat dari 336,3 juta ton pada 2023 menjadi 372,1 juta ton pada 2024.

Meski mengalami penurunan pada 2025 menjadi 360,2 juta ton, angka tersebut masih berada di atas capaian 2023.

“Pada tahun 2025 menjadi 360,2 juta ton, dan tetap di atas capaian 2023. Setara 43-46 persen produksi batubara nasional,” jelas Seno Aji, dikutip inibalikpapan.

Produksi Besar, Tantangan Industri Kaltim Makin Berat

Seno Aji menilai tingginya kontribusi Kaltim terhadap produksi batubara nasional harus diikuti dengan penguatan tata kelola industri.

Terlebih, struktur pertambangan di Kaltim mulai mengalami perubahan seiring meningkatnya kontribusi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di sisi lain, pangsa perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terus menurun seiring proses transisi dan berakhirnya sejumlah kontrak.

Perubahan tersebut dinilai membutuhkan koordinasi lebih kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha agar transisi industri tidak mengganggu keberlanjutan produksi maupun perekonomian daerah.

Seno Aji Soroti Peran 155 Perusahaan APBI

Dalam pertemuan itu, Wagub Kaltim juga menyoroti besarnya peran anggota APBI-ICMA dalam industri batubara nasional.

APBI-ICMA saat ini memiliki 155 perusahaan anggota, terdiri dari 94 perusahaan produsen dan 61 perusahaan penunjang. Kontribusi kelompok tersebut mencapai sekitar 68,2 persen produksi batubara nasional.

Besarnya kontribusi tersebut membuat APBI-ICMA dinilai menjadi mitra strategis pemerintah, termasuk dalam menjaga keberlanjutan industri pertambangan di Kaltim.

Seno Aji meminta sinergi dengan Pemprov Kaltim diperkuat, terutama dalam tiga isu utama, yakni perizinan, tata kelola lingkungan, dan hilirisasi.

“Perlu sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, terutama koordinasi berkelanjutan terkait perizinan, tata kelola lingkungan, dan hilirisasi untuk menjaga keberlanjutan produksi daerah,” ungkapnya.

Seno Aji Minta APBI Jangan PHK Pekerja Kaltim

Di balik besarnya produksi batubara, Seno Aji juga mengingatkan industri agar memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja serta masyarakat Kaltim.

Ia secara khusus meminta perusahaan anggota APBI tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di Kaltim secara sembarangan.

Menurutnya, keberlanjutan industri pertambangan harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

“Saya minta untuk APBI agar tidak memutus hubungan kerja karyawan di Kaltim dan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kaltim,” harapnya.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah perubahan struktur industri batubara dan berakhirnya sejumlah kontrak PKP2B. Pemerintah daerah ingin agar proses transisi bisnis pertambangan tidak berujung pada tekanan terhadap tenaga kerja maupun masyarakat sekitar wilayah operasi.

Dorong Batubara Kaltim Tak Berhenti di Produksi

Pertemuan Pemprov Kaltim dengan APBI-ICMA juga mempertegas tantangan industri batubara ke depan. Kaltim memang masih menjadi salah satu pemasok utama batubara nasional, tetapi kontribusi besar tersebut harus mulai diterjemahkan menjadi nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.

Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperkuat bersama, selain memastikan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi bagian dari tata kelola pertambangan.

Dengan produksi yang masih berada di kisaran 360 juta ton per tahun, Kaltim memiliki posisi strategis dalam industri batubara nasional. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan sektor tambang tidak cukup diukur dari besarnya produksi, melainkan juga dari seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang kembali kepada masyarakat Kaltim.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum APBI-ICMA periode 2024-2027 Ir. Priyadi, Kabid Pertambangan ESDM Kaltim Achmad Prannata, Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani, Direktur Operasional PT BKS, Wakil Ketua Umum ESG APBI, serta anggota Komite GMP APBI.

Editor : Abraham Johan