DPR Dorong KLB Karhutla, Jutaan Warga Terpapar Asap dan Kasus ISPA Melonjak

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini dinilai bukan lagi semata persoalan lingkungan dan bencana, tetapi telah berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) di daerah yang mengalami dampak kesehatan paling berat akibat paparan kabut asap karhutla.

Desakan tersebut muncul seiring meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah provinsi yang terdampak karhutla.

“Meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap Karhutla di sejumlah daerah harus ditangani sebagai kedaruratan kesehatan berbasis paparan, bukan hanya sebagai kenaikan kunjungan pasien di fasilitas kesehatan,” kata Yahya, dikutip dari laman DPR.

Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan daerah dengan tingkat paparan dan jumlah kasus kesehatan yang tinggi, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Penetapan KLB, kata dia, diperlukan agar respons kesehatan dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Penetapan KLB memungkinkan penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi,” ujarnya.

165 Ribu Kasus ISPA di Kalbar

Besarnya ancaman kesehatan akibat kabut asap terlihat dari data Kementerian Kesehatan per 25 Agustus 2026.

Di Kalimantan Barat, kasus ISPA mencapai 165.747 kasus dalam tujuh bulan.

Sementara Kalimantan Selatan mencatat sekitar 18.423 kasus. Di Kalimantan Tengah, tercatat lebih dari 3.000 kasus dalam periode 10–16 Agustus.

Adapun di Riau, kasus ISPA secara kumulatif hingga akhir Agustus mencapai 3.293 kasus.

Secara keseluruhan, sekitar 3,4 juta penduduk di tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Dampak kesehatan yang muncul juga tidak berhenti pada ISPA. Paparan asap karhutla dapat berkaitan dengan gangguan seperti asma, iritasi kulit dan konjungtivitis.

Anak hingga Lansia Jadi Kelompok Rentan

Yahya meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap paparan asap.

Kelompok tersebut meliputi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang telah memiliki penyakit pernapasan dan jantung.

Menurutnya, kebijakan kesehatan tidak bisa diterapkan secara seragam. Respons harus disesuaikan dengan tingkat paparan kabut asap di masing-masing wilayah.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain membatasi aktivitas luar ruang, menyesuaikan jam kerja dan kegiatan pembelajaran, menyediakan ruang aman dengan udara bersih serta mengerahkan pelayanan kesehatan bergerak.

“Termasuk pembatasan aktivitas luar ruang, penyesuaian jam kerja dan pembelajaran, pengoperasian ruang aman udara bersih, serta pengerahan pelayanan kesehatan bergerak,” ungkapnya.

Rumah Sakit Diminta Perkuat Pemantauan

Selain perlindungan masyarakat, Yahya meminta pemerintah memastikan ketersediaan layanan kesehatan dan kebutuhan medis di wilayah terdampak.

Obat-obatan, oksigen dan masker yang mampu menyaring partikel halus harus dipastikan tersedia, baik untuk masyarakat maupun petugas di lapangan.

Ia juga meminta puskesmas dan rumah sakit memperkuat sistem pelaporan kasus yang berkaitan dengan paparan asap.

Kasus ISPA, asma, pneumonia, iritasi mata, gangguan kulit hingga memburuknya penyakit jantung dan paru perlu dicatat berdasarkan wilayah kecamatan dan kelompok usia.

Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui daerah mana yang membutuhkan intervensi kesehatan lebih cepat.

Petugas Karhutla Juga Terancam

Perhatian terhadap dampak kesehatan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat.

Yahya mengingatkan petugas pemadam, relawan dan personel lain yang berada di garis depan penanganan karhutla juga menghadapi risiko kesehatan tinggi.

Paparan asap tebal, suhu panas ekstrem dan medan yang berat dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan mereka selama menjalankan tugas.

“Maka perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan harus dilakukan dengan maksimal bagi para petugas dan relawan yang membantu penanganan Karhutla,” pungkas Yahya.

Dorongan penetapan KLB tersebut menempatkan dampak kesehatan sebagai indikator penting dalam penanganan karhutla. Artinya, ketika paparan asap telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit dan mengancam jutaan penduduk, respons pemerintah dituntut tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat.

Editor : Abraham Johan