DPRD Balikpapan Soroti Tiga Isu Krusial dalam Rapat Penyusunan RPJMD 2025–2029

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti sejumlah isu strategis dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029. 

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan berbagai masukan kepada Pemerintah Kota untuk dimasukkan dalam program lima tahun ke depan.

Menurut Yono, rapat ini menjadi momen penting bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi atas persoalan-persoalan mendasar yang masih menjadi keluhan masyarakat. Tiga isu utama yang menjadi fokus perhatian adalah penanganan banjir, layanan air bersih dari PDAM, dan jaminan layanan kesehatan yang merata.

“Kami mendorong agar penanganan banjir jadi prioritas, terutama di titik-titik rawan seperti kawasan MT Haryono yang kerap tergenang. Banjir bukan hanya persoalan kenyamanan, tapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kota,” ujar Yono, Selasa (22/4/2025).

Terkait layanan air bersih, Yono mengungkapkan masih banyak keluhan warga, mulai dari air yang keruh hingga kesulitan mendapatkan sambungan baru. DPRD mendorong agar PDAM meningkatkan kualitas layanan, sekaligus memperluas sumber mata air untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Sementara di bidang kesehatan, Yono menekankan pentingnya harmonisasi dengan program pemerintah pusat dan provinsi. Saat ini, BPJS hanya mengkaver sekitar 748 jenis penyakit, dan DPRD mendorong agar seluruh jenis penyakit bisa ditanggung. Ia juga meminta agar pembangunan puskesmas baru dipercepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai.

“Kalau kita ingin kesehatan gratis benar-benar dirasakan, maka semua jenis penyakit harus ditanggung dan tidak ada lagi warga yang bolak-balik rumah sakit hanya karena sistemnya belum mendukung,” tegasnya.

Di luar itu, sektor pendidikan juga masuk dalam perhatian DPRD. Mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat, Yono menyarankan agar pembangunan sekolah-sekolah baru juga diprioritaskan dalam RPJMD.

Rapat RPJMD ini juga menjadi dasar untuk menyusun aturan hukum pendukung seperti Peraturan Daerah (Perda), yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program strategis tersebut. 

DPRD berkomitmen akan terus mengawal agar usulan masyarakat yang disampaikan melalui dewan bisa terealisasi secara nyata.***