BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah kota memperbaiki sistem pengelolaan, pengawasan dan tertib administrasi guna meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD)
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Jhon Ismail dalam Rapat Paripurna menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi mengenai nota RAPBD Perubahan 2018, Selasa pagi (25/9/2018).
Dalam proyeksi PAD semula Rp675 miliar dinaikkan menjadi Rp678 miliar sehingga kenaikan Rp3,5 miliar.
Sayangnya menurut John pemerintah kota belum mampu menerapkan pola pemungutan sistem online pajak yang terintegrasi.
“Sampai saat ini pemerintah kota belum bisa menjalankan permintaan Fraksi PDI Perjuangan untuk sistem online terintegrasi baik PBB, pak hotel maupun restoran dengan cash register berbasis online,” bebernya.
Hal ini diyakini selain akuntabel juga akan lebih transparan dan menghindari terjadinya kebocoran perolehan.
Selain soal PAD, pihaknya juga menyoroti kenaikan laba bersih dari penyertaan modal di Bankaltimra dan PDAM yakni Rp 2 miliar. ” angka itu hanya diatas kertas saja karena dikembalikan untuk penyertaan modal,” tuturnya.
Hal lain yang disoroti fraksi ini mengenai Silpa yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan fisik infrastruktur masyarakat seperti mengatasi banjir, jalan lingkungan dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat sesuai semangat awal yang dibangun bersama.