Gubernur Kaltim Tinjau Jalan Nasional Kukar-Kubar-Mahulu, Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Infrastruktur Penyangga IKN
SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) melakukan peninjauan langsung kondisi ruas jalan nasional penghubung Samarinda-Kutai Kartanegara (Kukar)-Kutai Barat (Kubar) hingga ke arah Mahakam Ulu (Mahulu), pada Jumat, 20 Juni 2025.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya serius Pemprov Kaltim mendorong percepatan perbaikan infrastruktur kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dari sisi barat.
Gubernur Harum menegaskan bahwa akses jalan yang layak adalah hak rakyat, dan dirinya berkomitmen mengawal langsung kondisi jalan yang masih memprihatinkan di beberapa segmen jalur nasional tersebut.
“Hari ini kita akan lihat langsung kondisi jalan dari Samarinda ke Kubar. Jalan yang baik itu hak rakyat, dan saya akan perjuangkan agar seluruh masyarakat Kukar, Kubar, hingga Mahulu bisa menikmati jalan mulus,” ujar Gubernur sesaat sebelum berangkat dari Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.
Jalur Nasional Rusak, Gubernur Dorong Peran Pemerintah Pusat
Gubernur Harum menekankan bahwa perbaikan jalan di jalur Kukar-Kubar-Mahulu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mengingat statusnya sebagai jalan nasional. Ia pun menyatakan akan melobi langsung Kementerian PUPR agar percepatan perbaikan segera terealisasi, terutama karena jalur tersebut memiliki peran strategis sebagai akses alternatif ke IKN dari wilayah barat.
“Jalur ini bukan hanya penghubung antar kabupaten, tapi juga bisa menjadi koridor masuk IKN dari sisi barat. Harus segera dibenahi,” tegasnya.
BACA JUGA :
Selain itu, Gubernur juga mengusulkan kepada pemerintah pusat dan Otorita IKN untuk membuka jalan tembus strategis dari Resak (Kubar) ke Petung (Penajam Paser Utara/PPU), yang nantinya akan langsung terhubung dengan kawasan IKN.
Anggaran Rp41,5 Miliar Turun, Tapi Rp314,4 Miliar Masih Terblokir
Perwakilan Dinas PUPR Kaltim, Runandar, menyampaikan bahwa berdasarkan data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, tahun ini telah dialokasikan dana sebesar Rp41,5 miliar untuk sejumlah kegiatan pemeliharaan rutin jalan nasional, termasuk:
- Loa Janan–Tenggarong–Senoni–Kota Bangun
- Kota Bangun–Muara Leka–Muara Muntai
- Muara Muntai–Nayan–Blusuh
- Simpang Blusuh–Simpang 3 Damai–Barong Tongkok–Mentiwan
- Barong Tongkok–Tering–Batas Mahulu
- Simpang Blusuh–Batas Kalimantan Tengah
Namun, masih terdapat anggaran sebesar Rp314,4 miliar yang hingga kini terblokir, sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi penanganan infrastruktur di lapangan.
Dalam peninjauan ini, Gubernur Harum didampingi sang istri, Sarifah Suraidah Harum yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, serta Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. / Pemprov Kaltim.
BACA JUGA
KREDIT
