Harga Plastik Meroket 80 Persen, DPR Ajak Pelaku Usaha Kembali ke Kemasan Daun

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Lonjakan harga plastik yang kian tak terkendali di awal tahun 2026 menjadi pukulan telak bagi pelaku UMKM. Menanggapi krisis ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong momentum kenaikan harga tersebut sebagai titik balik untuk beralih ke ekonomi hijau dengan memanfaatkan kemasan berbahan alami.

Hingga April 2026, harga plastik di Indonesia tercatat meroket antara 30 hingga 80 persen. Kenaikan drastis ini dipicu oleh gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik, mengingat 60 persen bahan baku industri plastik dalam negeri masih bergantung pada impor.

Kembali ke Kearifan Lokal: Lebih Murah dan Estetik

Puan Maharani menyoroti bahwa ketergantungan pada plastik sekali pakai sangat menekan margin keuntungan pedagang kecil, terutama di sektor makanan dan minuman. Sebagai solusi, ia mengusulkan penggunaan kemasan berbasis kearifan lokal seperti daun pisang, daun jati, atau bahan organik lainnya.

“Di pendahulu kita dulu, kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Dengan memakai bahan organik, pelaku usaha tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi akibat bahan baku impor, tapi juga menambah nilai jual dan keunikan produk,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2026).

Ia mencontohkan kuliner di Jawa Tengah seperti nasi liwet atau gudeg yang justru memiliki aroma lebih harum dan daya tarik visual lebih tinggi karena menggunakan bungkus daun.

Beban Ekologi: 2.000 Truk Sampah Plastik Masuk Laut Tiap Hari

Selain alasan ekonomi, Puan menekankan pentingnya transisi ini untuk menekan beban ekologi. Merujuk laporan United Nations Environment Programme (UNEP), setiap harinya terdapat limbah plastik setara dengan 2.000 truk sampah yang mencemari perairan dunia.

“Semangat kita adalah, selagi harga plastik sedang tinggi, kita cari alternatif lain yang sekaligus mengurangi sampah plastik. Transisi ini mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pengelolaan limbah,” papar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.

Dukungan Pemerintah untuk Transisi UMKM

Meski mendorong perubahan, Puan memahami bahwa masyarakat butuh proses adaptasi. Ia meminta kementerian terkait—seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif—untuk segera berkolaborasi menyiapkan sistem, regulasi, dan sosialisasi yang masif.

“Pemerintah perlu memberikan dukungan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap kemasan alternatif. Jika sistemnya mendukung, bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan plastik sekali pakai sepenuhnya,” pungkas mantan Menko PMK tersebut.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelamatkan kantong para pelaku UMKM dari fluktuasi harga global, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan Indonesia untuk jangka panjang. / DPR