JKN PBPU Balikpapan Didominasi Pemkot, Wali Kota Dorong Daerah Lain Ikuti

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com– Kontribusi peserta JKN (BPJS) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Balikpapan tercatat salah satu yang paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Kondisi ini dinilai menunjukkan tingginya kemandirian daerah dalam menjamin kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan data per Januari 2026, total peserta PBPU di Balikpapan mencapai 209.805 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 205.680 peserta atau sekitar 98,03 persen ditanggung oleh pemerintah kota, sementara hanya 4.125 peserta atau sekitar 1,97 persen yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Persentase ini menjadi yang terendah untuk porsi pembiayaan provinsi jika dibandingkan dengan daerah lain di Kaltim. Sebagai perbandingan, di Samarinda porsi pembiayaan provinsi mencapai 33,41 persen, Kutai Timur 28,22 persen, dan Berau 13,47 persen.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah kota dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara optimal.

“Balikpapan sejak awal berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi warga. Karena itu, porsi pembiayaan dari kota memang lebih besar, sehingga ketergantungan pada provinsi sangat kecil,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, langkah ini juga merupakan bagian dari strategi memperkuat pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan. Agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan medis.

Layanan Lebih Maksimal

Ia pun mendorong pemerintah kabupaten kota lain di Kalimantan Timur untuk dapat mencontoh pola yang diterapkan Balikpapan. Terutama dalam hal pengalokasian anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat.

“Ini bisa menjadi contoh. Kalau daerah mampu, sebaiknya pembiayaan PBPU bisa lebih banyak ditanggung oleh pemerintah kabupaten kota. Dengan begitu, cakupan layanan bisa lebih maksimal dan tidak terlalu bergantung pada bantuan provinsi,” tambahnya.

Selain itu, tingginya kontribusi pemerintah kota dalam pembiayaan PBPU juga berdampak pada stabilitas program jaminan kesehatan di daerah. Dengan dukungan anggaran yang kuat, proses pendataan, pembaruan peserta. Hingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.

Pemkot Balikpapan juga terus melakukan evaluasi dan pembaruan data peserta secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Upaya ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaktepatan dalam penyaluran manfaat.

Ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan fasilitas kesehatan serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepesertaan jaminan kesehatan.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin angkat bicara. Kebijakan ini menurut dia, hanya menyasar peserta PBPU/BP Pemda (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja Pemda).

Perlu dipahami, PBPU/BP Pemda merupakan kelompok masyarakat ekonomi menengah yang selama ini masih dibiayai pemerintah daerah untuk mengejar target Universal Health Coverage (UHC).

“Ini bukan untuk masyarakat miskin. Yang kita alihkan adalah segmen menengah yang sebenarnya sudah bisa mandiri. Kalau untuk masyarakat miskin itu melalui skema PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Samarinda Tertinggi, Balikpapan Terendah

Secara keseluruhan, Dinkes Kaltim mencatat terdapat sekitar 1.167.239 peserta PBPU di seluruh wilayah Kaltim. Dari jumlah tersebut, 1.017.295 jiwa, atau 87,15 persen, ditanggung pemerintah kabupaten/kota. Sementara 12,85 persen, atau 149.944 jiwa, masih menjadi beban Pemerintah Provinsi Kaltim.

Berdasarkan data tahun 2025 Dinkes Kaltim, terjadi disparitas (kesenjangan) yang cukup tajam antar daerah dalam pembiayaan JKN oleh pemerintah provinsi.

Kota Samarinda tercatat menjadi daerah di Provinsi Kaltim dengan beban terbesar, yakni 57.956 jiwa atau 33,41 persen peserta PBPU yang masih ditanggung oleh provinsi dari total peserta di daerah tersebut.

Sementara itu, Kutai Timur (Kutim) menyusul dengan 33.995 jiwa, atau 28,22 persen, Berau sekitar 13.295 jiwa, atau 13,47 persen, serta Kutai Kartanegara (Kukar) sekitar 19.882 jiwa, atau 8 persen.

Sebaliknya, Kota Balikpapan justru menjadi daerah dengan kontribusi paling rendah, di mana hanya 1,97 persen peserta PBPU, atau 4.125 jiwa yang masih ditanggung oleh provinsi.

“Perbedaan ini yang menjadi dasar kita melakukan rasionalisasi,” jelasnya.

Empat Daerah Masih Ditanggung Provinsi

Meski dilakukan pengalihan kepesertaan di sejumlah daerah, Dinkes Kaltim menegaskan bahwa tidak semua wilayah sepenuhnya lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pembiayaan JKN.

Empat daerah yakni Samarinda, Kutim, Kukar, dan Berau, masih tetap mendapatkan bantuan pembiayaan dari provinsi, meski jumlahnya telah dikurangi melalui skema rasionalisasi.

Di Kota Samarinda, dari 57.956 peserta PBPU, setelah dilakukan pengalihan sekitar 49.742 jiwa, masih terdapat sekitar 8.214 jiwa yang tetap ditanggung Pemerintah Provinsi Kaltim.

Hal serupa terjadi di Kutim. Dari total 33.995 jiwa yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Provinsi Kaltim, kira-kira sebanyak 24.680 jiwa dikembalikan, sehingga tersisa sekitar 9.315 jiwa yang masih dibiayai provinsi.

Di Kukar, jumlah peserta yang dikembalikan mencapai 4.647 jiwa dari total 19.882 jiwa. Artinya, sekitar 15.235 jiwa masih tetap ditanggung Pemerintah Provinsi Kaltim.

Sementara di Berau, sebanyak 4.194 jiwa dikembalikan dari total 13.295 jiwa, sehingga tersisa sekitar 9.101 jiwa yang masih menjadi tanggungan provinsi.

“Tiga daerah yang kita kembalikan ini tidak komplain. Karena mereka sudah mengcover masyarakatnya, diluar pembiayaan provinsi. Sudah sesuai ketentuan UHC minimal 98 persen dan keaktifannya diatas 80 persen,” tegasnya.

“Berbeda dengan Samarinda yang saat ini nilai keaktifannya hanya 83,42 persen, jadi bila ada pengembalian dari pemerintah provinsi, maka nilai keaktifannya bisa-bisa dibawah 80 persen,” tambahnya.

Masih ada Gratispol

Jika tidak sanggup menanggung seluruh beban kepesertaan yang dialihkan dari Pemerintah Provinsi Kaltim, Dinkes Kaltim menegaskan akan ada mekanisme lanjutan yang tetap menjamin keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat.

Jaya menyebut bahwa skema UHC di masing-masing daerah tetap menjadi acuan utama. Artinya, pemerintah kabupaten/kota tetap wajib memastikan kepesertaan JKN warganya berada pada tingkat minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan di atas 80 persen.

Namun apabila pemerintah daerah tidak mampu menutup kekurangan pembiayaan akibat pengalihan tersebut. Pemerintah Provinsi Kaltim masih memiliki skema perlindungan melalui program Gratispol Kesehatan yang diatur dalam Pergub Kaltim Nomor 25 Tahun 2025.

“Kalau daerah tidak mampu meng-cover, tetap ada mekanisme bantuan melalui program Gratispol. Jadi masyarakat tidak akan dibiarkan tidak terlindungi,” paparnya 

Yang perlu digarisbawahi, kebijakan ini bukan untuk mengurangi hak-hak layanan kesehatan masyarakat Kaltim. Melainkan menata ulang pembagian tanggung jawab pembiayaan antara provinsi dan kabupaten/kota agar lebih proporsional dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Pemprov Kaltim berharap kebijakan rasionalisasi ini tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyaraka. Melainkan dapat dipahami sebagai upaya untuk menata sistem JKN agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berkeadilan antarwilayah.***