Karhutla Kalimantan: Anggaran BPBD Menipis, Keselamatan Petugas Dipertaruhkan

BANJARBARU, Inibalikpapan.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menghadapi persoalan serius. Di tengah ancaman kebakaran yang masih berlangsung, sejumlah BPBD dilaporkan mulai kehabisan anggaran operasional. Pada saat yang sama, keselamatan petugas dan relawan di garis depan juga menjadi sorotan setelah seorang relawan karhutla di Kalimantan Tengah meninggal dunia usai bertugas.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan keberanian petugas untuk mengejar dan memadamkan api.

Menurut Hetifah, pemerintah harus memastikan dua hal berjalan beriringan, yakni ketersediaan anggaran operasional dan perlindungan keselamatan bagi personel di lapangan.

Persoalan anggaran itu ia temukan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kalimantan Selatan, Jumat (28/8/2026).

Hetifah mengatakan sejumlah BPBD kabupaten/kota menghadapi keterbatasan biaya operasional, sumber daya manusia hingga kebutuhan dasar petugas yang diterjunkan menangani karhutla.

“Biaya operasional, termasuk untuk mereka yang bekerja di lapangan, bahkan hal-hal sederhana seperti mereka membutuhkan masker ataupun vitamin ataupun juga bentuk-bentuk proteksi lain, itu juga masih kekurangan,” ujar Hetifah, dikutip dari laman DPR.

Anggaran Operasional BPBD Tergerus Biaya BBM

Menurut legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut, meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ikut menguras anggaran operasional BPBD.

Padahal, penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi personel dan peralatan secara terus-menerus, terutama ketika kebakaran terjadi di lokasi yang sulit dijangkau.

“Biaya BBM yang begitu pesat meningkat itu juga membuat biaya operasional mereka yang seharusnya bisa bertahan lebih panjang akhirnya habis saat ini,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari lapangan, bahkan terdapat BPBD yang anggaran operasionalnya sudah menipis atau habis pada Juli 2026.

“Bahkan ada salah satu yang menyebutkan bahwa di bulan Juli ini sebenarnya biaya yang diperlukan untuk operasional itu sudah menipis atau sudah habis,” lanjut Hetifah.

Kondisi tersebut dinilai berisiko mengganggu keberlanjutan penanganan karhutla jika kebakaran masih terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Karena itu, Hetifah mendorong adanya mekanisme dukungan yang lebih jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama ketika daerah menetapkan status darurat bencana.

“Perlu ada kerja sama dengan pemerintah daerah. Jika mereka menetapkan status darurat, mungkin akan ada kesempatan bagi pusat untuk bisa turun tangan,” tuturnya.

Relawan Karhutla Meninggal, Keselamatan Jadi Alarm

Persoalan pembiayaan tersebut semakin penting karena penanganan karhutla menyangkut keselamatan personel di lapangan.

Hetifah menyoroti wafatnya Akhmad Rijani, Ketua Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Palangka, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Akhmad meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit usai bertugas dalam penanganan karhutla. Ia diketahui telah memimpin TSAK Palangka selama lebih dari 10 tahun.

Sebelum kondisi kesehatannya menurun, almarhum masih menjalankan tugas di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi setelah proses pemadaman.

“Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Akhmad Rijani. Beliau telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun untuk membantu masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan,” kata Hetifah melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi evaluasi bahwa keselamatan petugas dan relawan tidak boleh menjadi urusan nomor dua dalam penanganan karhutla.

“Karhutla adalah bencana yang penanganannya membutuhkan keberanian dan ketangguhan para petugas serta relawan. Tetapi keberanian tidak boleh berarti mengabaikan keselamatan. Mereka juga harus mendapatkan perlindungan yang layak,” tegasnya.

Jangan Sampai Petugas Kejar Api Tanpa Perlindungan

Hetifah meminta pemerintah memperkuat standar keselamatan bagi seluruh personel yang diterjunkan dalam penanganan karhutla, termasuk relawan di tingkat desa dan kelurahan.

Standar tersebut antara lain mencakup pemeriksaan kondisi kesehatan sebelum bertugas, ketersediaan alat pelindung diri, air minum dan kebutuhan dasar, waktu istirahat yang cukup, dukungan tenaga medis hingga prosedur evakuasi apabila kondisi petugas memburuk.

“Jangan sampai karena fokus mengejar api, kita lupa bahwa para petugas dan relawan juga manusia yang memiliki batas kemampuan fisik,” katanya.

Menurutnya, personel yang kelelahan atau mengalami penurunan kondisi kesehatan harus segera ditarik dan digantikan. Keselamatan personel, kata dia, harus menjadi bagian dari standar operasional prosedur penanganan karhutla.

Perlindungan terhadap relawan juga dinilai penting karena mereka sering menjadi kekuatan pertama yang bergerak ketika kebakaran muncul di wilayah masing-masing.

“Mereka adalah bagian penting dari sistem penanggulangan bencana di tingkat masyarakat. Karena itu, jangan hanya meminta mereka turun ketika api muncul. Kita juga harus memastikan mereka mendapatkan pembekalan, perlengkapan, perlindungan kesehatan, dan dukungan yang memadai,” ujarnya.

Komisi VIII Soroti Anggaran Karhutla

Hetifah memastikan persoalan pembiayaan penanggulangan karhutla akan menjadi catatan Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja dengan mitra terkait maupun pembahasan anggaran ke depan.

Menurutnya, dukungan anggaran perlu diperkuat agar BPBD memiliki kemampuan melakukan pemantauan, deteksi dini, mobilisasi personel hingga penanganan kebakaran secara berkelanjutan.

Namun, ia menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah api membesar.

Pencegahan, edukasi masyarakat, deteksi dini serta kesiapsiagaan di tingkat desa dan kelurahan harus diperkuat untuk menekan risiko kebakaran sekaligus mengurangi beban petugas di lapangan.

“Semakin efektif kita mencegah karhutla, semakin kecil pula risiko yang harus dihadapi para petugas dan relawan,” jelasnya.

Bagi Hetifah, wafatnya Akhmad Rijani menjadi pengingat keras bahwa pemerintah tidak boleh hanya menghitung luas lahan yang terbakar atau jumlah titik api.

Di balik setiap operasi pemadaman, ada petugas dan relawan yang mempertaruhkan keselamatannya. Karena itu, kecukupan anggaran dan perlindungan personel harus menjadi bagian utama dari strategi penanganan karhutla.

Editor : Abraham Johan