Kemendikbud Siapkan 1.515 ASN Guru untuk 100 Sekolah Rakyat, Fokus Tinggal Full Time di Asrama
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersiap merekrut 1.515 guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari pembukaan 100 Sekolah Rakyat yang menyasar wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil di Indonesia.
Kebutuhan guru ini akan dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK-PG), dan diproyeksikan bekerja penuh waktu (full time) di lingkungan sekolah, termasuk tinggal bersama siswa di asrama.
“Lokasi-lokasi Sekolah Rakyat itu guru-gurunya sekitarnya tidak berlebih. Jadi tidak bisa dipindah ASN-nya ke sana,” tegas Dirjen GTK-PG Nunuk Suryani, dalam dialog media yang digelar Rabu (4/6/2025).
Rekrutmen Selektif dari Lulusan PPG
Karena keterbatasan guru di sekitar lokasi sekolah, Ditjen GTK-PG memutuskan tidak melakukan redistribusi guru dari sekolah lain. Sebagai gantinya, pemerintah akan menyaring 4.500 lulusan baru dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendapatkan 1.515 guru terbaik.
Proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penanggung jawab utama Sekolah Rakyat, dengan mempertimbangkan karakter, kesiapan tinggal di asrama, dan sertifikasi guru.
“Karena anak-anak itu boarding school, maka diharapkan gurunya juga bisa tinggal bersama mereka,” ujar Nunuk, dikutip dari Info Publik.
BACA JUGA :
Selain guru, Kemendikbud juga telah menyiapkan formasi kepala sekolah untuk 100 lokasi. Para kepala sekolah akan direkrut dari kalangan ASN berpengalaman, melalui proses seleksi internal Ditjen GTK.
“Kita sudah mengusulkan nama-nama untuk menjadi kepala sekolah, hasil seleksi dari Kemendikbud,” tambah Nunuk.
Kolaborasi Lintas Kementerian: Realisasi Inpres Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat merupakan realisasi dari Instruksi Presiden (Inpres) dan dijalankan melalui sinergi lintas kementerian: Kemensos, Kemendikbud, dan Kemenpan-RB.
“Kemenpan-RB akan menetapkan formasi atas usulan dari Kemensos. Kami dari Kemendikdasmen menyiapkan guru dan kepala sekolahnya,” jelas Nunuk.
Nunuk juga menekankan bahwa redistribusi guru bukan solusi jangka panjang karena berisiko memperparah kekurangan guru di daerah asal. Saat ini, Indonesia masih menghadapi defisit guru yang cukup besar.
“Kalau terus dilakukan redistribusi, kita akan memperbesar kekurangan guru di wilayah asal. Perjuangan untuk menjadi ASN juga tidak mudah,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan seleksi ketat, Sekolah Rakyat ditargetkan menjadi model pendidikan inklusif dan berkualitas yang menjangkau anak-anak dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta kelompok rentan yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan memadai.
BACA JUGA
KREDIT
