Kemiskinan di Kaltim Turun Jadi 5,51 Persen, Ketimpangan Desa-Kota Masih Tinggi

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat angka kemiskinan di Kaltim per September 2024 sebesar 5,51 persen.

Meski tren penurunan terus berlangsung sejak 2020, persoalan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana, dalam paparannya kepada Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Selasa (24/6/2025), saat membahas gambaran sosial ekonomi provinsi tahun 2025.

Menurut Yusniar, survei kemiskinan dilakukan dua kali setahun, pada bulan Maret dan September, dengan menggunakan indikator pengeluaran rumah tangga—baik makanan maupun non-makanan—melalui pendekatan moneter dan non-moneter.

“Angka kemiskinan Kaltim mengalami penurunan dan kini berada di level 5,51 persen per September 2024. Namun jika dirinci lebih dalam, terlihat adanya ketimpangan signifikan antara desa dan kota,” jelas Yusniar.

Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat hanya 4,4 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 8 persen. Perbedaan mencolok ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih menghadapi tantangan serius dalam akses terhadap layanan dasar, pendapatan, dan peluang ekonomi.

Wagub Seno Aji Tekankan Pentingnya Kebijakan Berbasis Data

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, data BPS menjadi landasan strategis bagi pemerintah provinsi dalam menyusun intervensi kebijakan secara tepat sasaran, terutama terkait kemiskinan, pengangguran, dan stunting.

“Kita undang BPS agar mendapat gambaran utuh kondisi sosial ekonomi Kaltim tahun 2025. Data ini sangat krusial untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Seno Aji.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Presiden Prabowo Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa dan Pangkas Rantai Pasok

Ia menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah akan diperkuat berdasarkan rekomendasi dan masukan BPS agar kebijakan pemerintah lebih presisi dan berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan data ini, pemerintah bisa lebih cepat dan tepat dalam melakukan intervensi sosial dan ekonomi, khususnya pada kelompok rentan dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi,” tambahnya.

Paparan Lengkap BPS: Dari Pengangguran hingga Pertumbuhan Ekonomi

Selain kemiskinan, Yusniar juga memaparkan indikator sosial ekonomi lainnya, termasuk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Lalu, Perkembangan Inflasi Nasional dan Daerah, Kondisi Produksi dan Konsumsi Beras, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim secara y-on-y (2020–2025) dan Penyerapan Tenaga Kerja di berbagai sektor

Pemerintah Provinsi Kaltim berharap agar masukan dari BPS tidak hanya menjadi laporan statistik, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang menyentuh akar persoalan sosial ekonomi masyarakat Kaltim.

“Saya minta masukan dari BPS bisa kita formulasikan menjadi kebijakan, dan akan kita bahas bersama OPD terkait untuk solusi konkret di lapangan,” pungkas Wagub Seno.