Komisi III DPRD Balikpapan Tinjau Proyek Bendali DAS Ampal Hulu di Tengah Hujan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Di bawah guyuran hujan yang membasahi wilayah Balikpapan Utara, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melakukan peninjauan terhadap proyek pengerukan Bendungan Pengendali (Bendali) Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Hulu, Senin (2/6/2025).

Lokasi proyek yang berada di belakang Pasar Segar itu merupakan salah satu titik strategis dalam upaya penanggulangan banjir di kawasan padat penduduk.

Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, kunjungan ini diikuti oleh sejumlah anggota Komisi III lainnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan, khususnya Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA). Serta perwakilan unsur pemerintahan setempat, seperti Plt Camat Balikpapan Utara, Lurah Gunung Samarinda dan Gunung Samarinda Baru, Ketua LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas. Hingga para Ketua RT dari wilayah terdampak langsung.

“Kami ingin seluruh anggota Komisi III melihat langsung ke lapangan, tapi karena cuaca tidak memungkinkan, kami putuskan cukup sampai di titik ini,” ujar Halili kepada awak media. “Apalagi wilayah Gunung Samarinda, terutama RT 55 dan Gunung Samarinda Baru RT 1 dan RT 2, sangat terdampak oleh proyek ini.”

Proyek Masih Tahap Pengerukan Awal

Menurut Halili, berdasarkan laporan yang diterima dari warga RT 55 dan peninjauan di lapangan, proyek ini saat ini masih berada pada tahap awal, yaitu pengerukan dan pelebaran badan bendali. Belum ada pekerjaan pembangunan fisik secara menyeluruh.

Proyek bendali ini sendiri dirancang untuk mencakup luas sekitar 10 hektar, namun pekerjaan yang sedang berlangsung baru mencakup sekitar 4 hektar lahan. Dana yang dialokasikan untuk tahap awal berasal dari pos Belanja Tak Terduga (BTT), dengan nilai mencapai Rp6 miliar.

“Karena ini baru tahap awal, masyarakat perlu tahu agar tidak menimbulkan asumsi atau pertanyaan. Oleh karena itu, kami undang camat, lurah, hingga tokoh masyarakat agar informasi bisa tersampaikan secara transparan,” jelas Halili.

Proyek ini direncanakan berlangsung sejak April hingga Agustus 2025, dengan target utama memaksimalkan fungsi bendali sebagai penampung air sementara. Terutama saat curah hujan tinggi dan potensi banjir meningkat.

Sosialisasi Minim, Komisi III Soroti Komunikasi Dinas PU

Dalam kunjungannya, Halili menyoroti pentingnya aspek komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum dimulainya proyek pembangunan. Terutama yang berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar.

“Harus ada sosialisasi sebelum pelaksanaan. Supaya warga tidak bertanya-tanya, kenapa ada galian besar tanpa penjelasan,” tegasnya. “Kita tidak ingin ada kesalahpahaman di masyarakat karena kurangnya informasi.”

Ia menyatakan bahwa pengawasan legislatif juga tidak boleh diabaikan. Komisi III sebagai komisi teknis di DPRD memiliki fungsi. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.

“Kami minta ke depan setiap kegiatan teknis seperti ini, kami dihubungi. Minimal diinformasikan agar bisa mendampingi atau ikut meninjau ke lapangan,” tambahnya.

Keterlibatan Stakeholder, Kunci Transparansi

Langkah peninjauan proyek oleh Komisi III ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan Ketua RT yang hadir. Dengan adanya pelibatan stakeholder lokal. Diharapkan proses pembangunan dapat berjalan tanpa gesekan sosial serta memenuhi ekspektasi masyarakat.

Keterlibatan Lurah, Camat, LPM, dan aparatur keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga dianggap sebagai bentuk koordinasi lintas sektor yang ideal. Guna menjamin proyek berjalan tertib dan sesuai dengan rencana awal.***

Editor : Ramadani