Sensus Ekonomi 2026 Harus Jujur, Data “Pencitraan” Bisa Jadi Bumerang

SURAKARTA, Inibalikpapan.com — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati melontarkan peringatan keras kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar menjaga integritas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Dalam kunjungan kerja di Surakarta, Rabu (13/5/2026), Esti menegaskan bahwa manipulasi data demi kepentingan pencitraan justru berbahaya bagi negara.

“Data harus akurat dan valid sesuai fakta. Jangan karena ingin terlihat baik-baik saja, lalu datanya ‘dipoles’. Ini berbahaya,” tegasnya, dikutip dari laman DPR.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, data yang tidak akurat berpotensi memicu kebijakan keliru. Sebab, seluruh perencanaan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun.

“Kalau datanya tidak sesuai fakta, kebijakan yang dibuat pemerintah bersama DPR bisa jadi blunder dan tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Edukasi Publik Jadi Kunci

Selain menyoroti integritas lembaga, Esti juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai responden sensus. Ia meminta warga tidak ragu memberikan data yang jujur, termasuk pelaku UMKM.

Menurutnya, masih ada kekhawatiran di masyarakat bahwa data yang diberikan akan berdampak pada beban pajak.

“Tidak perlu takut. Data ini bukan untuk membebani, tapi untuk memotret kondisi ekonomi riil Indonesia, termasuk UMKM. Kesadaran ini harus dibangun,” jelasnya.

Soroti Kualitas Petugas Lapangan

Tak hanya soal data, Esti juga mengkritisi aspek teknis di lapangan, khususnya terkait rekrutmen dan kapasitas petugas sensus. Ia meminta BPS memastikan tenaga lapangan dibekali kemampuan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Pendekatan yang humanis dinilai krusial, terutama dalam budaya lokal.

“Cara datang ke masyarakat itu penting. Harus sopan, memperkenalkan diri dengan baik, menunjukkan identitas resmi. Jangan terkesan menakut-nakuti, tapi mengedepankan pendekatan yang santun,” tegasnya.

Peringatan ini menjadi sinyal kuat dari DPR bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya diukur dari cakupan data, tetapi juga dari keakuratan, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap proses pendataan nasional.