Mendagri Tito Karnavian Sentil Daerah yang Enggan Terapkan WFH ASN: Kebijakan Nasional Wajib Dilaksanakan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tanggapan tegas terhadap sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih mengkaji atau enggan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tito menekankan bahwa kebijakan ini adalah instruksi strategis nasional yang wajib dipatuhi demi keselarasan pemerintahan.

Ketegasan ini muncul setelah adanya laporan bahwa beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Dompu, masih mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan alasan otonomi daerah dan efektivitas yang belum teruji.

Diskrasi Hanya pada Proporsi, Bukan Pelaksanaan

Tito menjelaskan bahwa meski daerah memiliki otonomi, kebijakan pusat harus tetap diimplementasikan. Menurutnya, daerah hanya diberikan ruang untuk menentukan porsi jumlah pegawai yang bekerja dari rumah (WFH) dan yang bekerja di kantor (Work From Office/WFO), bukan untuk menolak kebijakan tersebut.

“Kebijakan itu prinsipnya harus diterapkan. Cuma masalah proporsinya yang diserahkan kepada daerah diskresinya, berapa yang WFH berapa yang WFO,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Mantan Kapolri ini mengingatkan bahwa kepatuhan daerah terhadap garis kebijakan pusat adalah cerminan dari integritas struktur pemerintahan. “Sebagai kebijakan nasional, ya harus diikuti, laksanakan ya. Untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Bukan Sekadar Respons Situasi, Tapi Transformasi Budaya

Lebih jauh, Mendagri memaparkan bahwa WFH bagi ASN merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memodernisasi birokrasi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah awal transformasi budaya kerja agar lebih fleksibel, efektif, dan efisien jika dikelola dengan sistem yang benar.

“Ini dalam rangka untuk transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien,” pungkas Tito.

Tanggapan Bupati Dompu Menuai Sorotan

Sebelumnya, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, sempat menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait penerapan WFH di daerahnya. Meski mengakui potensi pengurangan konsumsi BBM melalui kebijakan tersebut, Bambang menilai tidak semua arahan pusat harus serta-merta dijalankan.

“Akan kita kaji, tidak selamanya semua arahan pusat itu harus kita laksanakan,” kata Bambang. Pernyataan inilah yang kemudian memicu respons keras dari Mendagri terkait prinsip loyalitas daerah terhadap pemerintah pusat.