Pelayanan Inklusif, Petugas MPP Balikpapan Dilatih Bahasa Isyarat

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk warga penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pelayanan publik.

Pelatihan tersebut diberikan kepada petugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga sejumlah petugas kecamatan.

Kepala DPMPTSP Balikpapan Hasbullah Helmi, mengatakan pelatihan bahasa isyarat tahun ini diperluas. Jika sebelumnya hanya diperuntukkan bagi pegawai internal DPMPTSP, kini peserta berasal dari sejumlah instansi di daerah maupun instansi vertikal.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik agar semakin mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Intinya kita memperluas pelatihan ini. Tujuannya untuk lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan pelayanan publik kita, bukan hanya untuk warga Kota Balikpapan secara umum, tetapi juga warga disabilitas,” ujar Helmi, Kamis (27/8/2026).

Ia menjelaskan, kelompok penyandang disabilitas merupakan bagian dari penduduk rentan yang membutuhkan dukungan dalam memperoleh pelayanan publik. Karena itu, kemampuan petugas dalam berkomunikasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkuat.

Di lingkungan DPMPTSP, pemerintah telah menyediakan teknologi berupa NVDA atau perangkat lunak pembaca layar pada komputer. Teknologi tersebut ditujukan untuk membantu warga tunanetra agar dapat mengakses layanan secara lebih mandiri, termasuk dalam proses pengurusan izin usaha.

Perlu Terus Dikembangkan

Namun, Helmi mengakui pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus lainnya masih perlu terus dikembangkan.

“Kalau untuk warga tunanetra, kita sudah menyiapkan teknologi NVDA, sehingga mereka bisa melakukan pelayanan secara mandiri. Sementara untuk kebutuhan khusus lainnya, kita masih terus memberikan sentuhan,” katanya.

Karena itu, pelatihan bahasa isyarat diarahkan terutama untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melayani warga tunarungu. Dengan bekal tersebut, petugas diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih baik dan memahami kebutuhan masyarakat ketika mengakses layanan.

Helmi menilai pelayanan publik tidak cukup hanya berbicara mengenai kecepatan dan kemudahan administrasi. Lebih dari itu, pelayanan harus mampu menghadirkan rasa dihargai dan dipahami bagi setiap warga.

Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang tidak membedakan masyarakat berdasarkan kondisi fisik maupun keterbatasannya.

Dengan semakin banyak petugas yang memiliki kemampuan bahasa isyarat, diharapkan warga tunarungu dapat memperoleh pengalaman pelayanan yang lebih nyaman, setara, dan manusiawi di MPP maupun unit pelayanan pemerintah lainnya di Balikpapan.

Sebab, pada akhirnya, pelayanan publik bukan sekadar menyelesaikan urusan administrasi. Ia juga tentang menghadirkan kepedulian, membuka ruang yang setara, dan memastikan tidak ada warga yang merasa berjalan sendirian ketika membutuhkan pelayanan pemerintah.***

Penulis : Samsul

Editor : Ramadani