Presiden Prabowo Diimbau Kurangi Kunjungan Luar Negeri, Misi Diplomatik Bisa Diarahkan ke Menlu

JAKARTA, inibalikpapan.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengusulkan Presiden Prabowo Subianto mengurangi kunjungan ke luar negeri. Pemerintah, menurutnya, harus lebih mendelegasikan sebagian misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

Usulan itu muncul di tengah sorotan terhadap tingginya intensitas perjalanan luar negeri Prabowo sejak menjabat Presiden. Menurut Dino, sejumlah agenda diplomatik yang bersifat taktis sebenarnya dapat Menlu jalankan tanpa mengurangi substansi hasil yang ingin pemerintah capai.

“Saya juga mengusul agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono,” kata Dino melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, melansir dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu, pelimpahan tugas kepada Menlu juga berpotensi menghemat anggaran negara. Ia menilai biaya perjalanan dinas seorang menteri jauh lebih kecil ketimbang kunjungan Presiden. Kunjungan presiden biasanya melibatkan rombongan besar, pengamanan, hingga perangkat protokoler.

“Biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi tiga orang staf. Jauh lebih hemat dibanding perjalanan Presiden dan hasilnya dari segi substansi kurang lebih sama,” ujarnya.

Meski demikian, Dino menekankan Sugiono perlu memainkan peran sebagai kepala diplomasi Indonesia secara penuh. Bukan sekadar menjadi bagian dari rombongan Presiden dalam setiap kunjungan luar negeri.

Ia mencontohkan mantan Menteri Luar Negeri seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi yang menurutnya mampu menjalankan diplomasi secara mandiri dan fokus menangani politik luar negeri.

Terlalu Sering dan Tanpa Informasi yang Memadai

Selain soal biaya, Dino juga menyoroti pola kunjungan internasional Presiden yang ia nilai terlalu sering dan dalam beberapa kasus terkesan tanpa informasi yang memadai kepada publik.

Menurutnya, agenda kunjungan luar negeri Presiden seharusnya pemerintah rencanakan jauh-jauh hari dan secara terbuka agar masyarakat memahami tujuan serta manfaat dari setiap lawatan.

“Kami mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas,” katanya.

Dino mencontohkan kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia yang menurutnya berlangsung tanpa informasi awal yang cukup kepada publik. Ia menilai prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu pemerintah perkuat dalam setiap agenda perjalanan kepala negara.

Dalam perhitungannya, Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling aktif melakukan perjalanan internasional sejak menjalani pelantikan. Dino menyebut sekitar satu dari enam hari masa kepemimpinan Prabowo habiskan di luar negeri.

Kondisi itu, menurutnya, mulai memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas dan biaya yang harus negara keluarkan untuk setiap kunjungan.

“Dalam suasana yang serba prihatin akibat gejolak dunia, rakyat tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler diplomasi,” ujarnya.

Dino menegaskan kritik dan sarannya bukan tertuju untuk melemahkan diplomasi Indonesia. Melainkan mendorong agar kebijakan luar negeri berjalan lebih efisien, terencana, dan sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.***