Presiden Prabowo Sahkan Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN, Target Tuntas 2027

NUSANTARA, Inibalikpapan.com — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru yang krusial. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN. Langkah ini semakin mempertegas posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan jantung politik Indonesia di masa depan.

Kabar mengenai pengesahan desain ini disambut baik oleh pimpinan MPR RI saat meninjau langsung lokasi persil kawasan legislatif pada Senin (20/4/2026).

Filosofi Kewibawaan: Tegas dan Lurus

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa desain kawasan ini telah melalui proses penyempurnaan sesuai arahan langsung dari Presiden. Desain yang terpilih mencerminkan karakter lembaga negara yang kokoh dan berwibawa.

“Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki.

Pembangunan fisik kawasan ini telah berkontrak sejak akhir 2025. Proses perancangannya pun tidak main-main, pemerintah melakukan studi banding ke berbagai negara seperti Turki, India, hingga Mesir untuk mengadopsi konsep yang representatif namun tetap menonjolkan identitas kebangsaan Indonesia.

Gedung Parlemen Berada di Kontur Tinggi

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memberikan apresiasi tinggi terhadap visi arsitektur yang disetujui Presiden. Menurutnya, letak geografis kawasan legislatif ini memberikan kesan megah yang alami.

“Gedung MPR, DPR, dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi daripada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan memancarkan Keindonesiaan yang kokoh,” ungkap Muzani.

Muzani juga mengakui pesatnya progres pembangunan di IKN. Ia menyebut bahwa apa yang dulunya hanya berupa perencanaan di atas kertas, kini sudah menjelma menjadi infrastruktur nyata seperti Bandara Internasional Nusantara, Istana Wakil Presiden, hingga Masjid Negara.

Target Penyelesaian

Otorita IKN mematok target penyelesaian yang terukur untuk kawasan legislatif dan yudikatif ini:

• Target Utama: Selesai pada tahun 2027.
• Batas Maksimal: Paling lambat Semester I tahun 2028.

Pengesahan desain ini menandai kesiapan IKN untuk menyambut ekosistem kelembagaan negara yang lebih terintegrasi. Kehadiran kompleks ini diharapkan menjadi simbol demokrasi Indonesia yang modern dan stabil. / Humas IKN