Sinergi Penegakan Hukum Jadi Fondasi Balikpapan Menjaga Stabilitas sebagai Penyangga IKN
BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pertumbuhan Balikpapan sebagai salah satu kota strategis di Kalimantan Timur membawa konsekuensi pada kebutuhan menjaga keamanan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik.
Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kota Balikpapan menilai sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi salah satu fondasi penting agar perkembangan kota tetap berjalan dalam suasana aman dan kondusif.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri silaturahmi dan temu kenal Kepala Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pemangku kepentingan di Aula Pengadilan Militer Balikpapan, Rabu (12/8/2026).
Dalam kegiatan itu, Bagus menyambut kedatangan Kepala Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan Letnan Kolonel Laut (H) Bagus Partha Wijaya. Ia berharap kehadiran pimpinan baru tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi sekaligus sinergi dalam menjaga penegakan hukum di wilayah Balikpapan dan sekitarnya.
Menurut Bagus, keberadaan Pengadilan Militer memiliki peran penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam penegakan hukum dan disiplin bagi prajurit TNI. Namun, kontribusi lembaga peradilan juga tidak dapat dilepaskan dari upaya bersama menciptakan lingkungan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang tertib.
Bagus mengatakan posisi Balikpapan semakin strategis seiring berkembangnya kawasan IKN. Sebagai kota yang menjadi salah satu pintu gerbang Kalimantan Timur, Balikpapan menghadapi dinamika pembangunan, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi yang semakin meningkat.
Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan dukungan seluruh institusi agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
“Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, lembaga peradilan, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menjaga Balikpapan tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujar Bagus.
Ia menilai kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Dunia usaha membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa aman, sedangkan pemerintah membutuhkan dukungan seluruh unsur untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan sesuai aturan.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus dibangun. Bagus menekankan setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yakni memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kalau sinergi dan komunikasi antarlembaga terus kita jaga, insyaallah berbagai persoalan dapat kita hadapi bersama dengan lebih baik,” katanya.
Bagus berharap hubungan baik antara Pemerintah Kota Balikpapan, TNI, Polri, lembaga peradilan, kejaksaan, dan unsur Forkopimda lainnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Sinergi tersebut diharapkan menjadi kerja bersama yang nyata dalam menjaga stabilitas daerah.
Bagi Balikpapan, pembangunan bukan hanya tentang bertambahnya infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Di balik pertumbuhan itu terdapat kepercayaan masyarakat yang harus dijaga, hukum yang harus ditegakkan, serta rasa aman yang harus dipastikan.
Di tengah perubahan besar Kalimantan Timur sebagai kawasan strategis nasional, kolaborasi antarlembaga menjadi modal penting agar Balikpapan tidak hanya tumbuh sebagai kota penyangga IKN, tetapi juga menjadi kota yang aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.
Sebab, kota yang dibangun dengan kerja keras akan menjadi lebih kuat ketika dijaga dengan integritas. Dan pemerintahan yang bekerja untuk masyarakat akan semakin berarti ketika setiap lembaga hadir dengan tanggung jawab, ketulusan, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan publik.***
Penulis : Samsul
Editor : Ramadani
BACA JUGA
