Kenaikan Harga Beras dan Rokok Jadi Pemicu Warga Hampir Miskin Jatuh ke Jurang Kemiskinan

JAKARTA, inibalikpapan.com – Kenaikan harga beras dan tingginya konsumsi rokok menjadi kombinasi yang paling membebani kelompok masyarakat hampir miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dua komoditas tersebut terus menjadi faktor utama yang mendorong keluarga rentan terperosok ke bawah garis kemiskinan karena daya beli semakin tergerus.

Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, mengatakan beras merupakan kebutuhan pokok yang tetap akan dibeli masyarakat meski harganya terus meningkat.

“Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat (necessities goods). Intinya berapapun harga beras, masyarakat akan tetap membelinya,” kata Sri Susilo kepada Suara.com, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, harga beras di dalam negeri dipengaruhi oleh siklus panen serta ketergantungan terhadap pasokan impor. Kondisi tersebut membuat harga beras rentan naik ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah.

“Di samping itu, sebagian beras masih diimpor. Jadi jika nilai tukar Rp terhadap dolar AS melemah maka harga beras di pasar juga naik,” ucapnya.

Sri Susilo menilai tekanan ekonomi rumah tangga semakin berat karena di saat harga pangan naik, konsumsi rokok pada kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin tetap tinggi.

“Jadi baik harga beras dan rokok cenderung naik. Kenaikan tersebut menjadikan daya beli masyarakat yang termasuk kategori ‘hampir miskin’ kemudian masuk dalam kategori ‘miskin’. Dengan demikian kemiskinan meningkat atau jumlah penduduk miskin naik,” ungkapnya.

Kebiasaan Merokok

Ia menambahkan, kebiasaan merokok sering kali membuat pengeluaran rumah tangga bergeser dari kebutuhan pokok ke konsumsi rokok. “Bagi perokok lebih baik menunda makan daripada pada menunda merokok,” imbuhnya.

Menurut Sri Susilo, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas konsumsi keluarga. Ketika harga rokok meningkat akibat kenaikan cukai, banyak perokok tetap mempertahankan kebiasaannya dengan mengurangi belanja pangan bergizi.

“Jika mereka mempunyai anak yang masih membutuhkan pangan yang gizi untuk tumbuh kembang, perilaku perokok tersebut di atas, dapat mengurangi kebutuhan gizi anak mereka. Kualitas SDM dalam jangka panjang tentu terdampak,” paparnya.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah menghadapi dilema dalam mengendalikan konsumsi rokok karena industri tembakau masih menjadi penyerap tenaga kerja sekaligus penyumbang penerimaan negara melalui cukai.

“Hampir mustahil rokok dilarang diproduksi karena industri rokok yang padat karya dan penyumbang cukai yang signifikan,” pungkasnya.

Karena itu, Sri Susilo menilai penanganan kemiskinan perlu diperkuat melalui jaring pengaman sosial yang efektif, termasuk operasi pasar pangan yang tepat sasaran berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat. Selain itu, pembatasan ruang merokok, pengetatan iklan rokok, serta edukasi mengenai dampak kesehatan juga perlu terus diperkuat sebagai upaya menekan konsumsi rokok di masyarakat.***

Penulis: Donny M.
Sumber: Suara.com (jaringan inibalikpapan.com)
Editor: Donny