Amnesty Kritik Pelibatan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat: Jangan Ulangi Militerisasi Ruang Sipil

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Amnesty International Indonesia mengkritik keras rencana pemerintah melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam pembinaan siswa Sekolah Rakyat.

Organisasi hak asasi manusia itu menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal menguatnya militerisasi di ruang sipil dan berpotensi mengulang kesalahan yang telah memakan korban jiwa.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemerintah seharusnya belajar dari berbagai kritik terhadap pelibatan unsur militer dalam program-program sipil, termasuk meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

“Jelas pemerintah tidak belajar dari tragedi meninggalnya warga sipil saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan,” ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026).

Nilai Pendidikan Sipil Dinilai Bertentangan dengan Pendekatan Militer

Menurut Usman, ruang pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bernalar, dan menghargai kebebasan berpendapat tanpa intervensi pendekatan militer.

Ia menilai alasan pembentukan karakter dan kedisiplinan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghadirkan militer ke dalam lingkungan pendidikan sipil.

“Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil,” katanya.

Usman menambahkan, sistem pendidikan militer yang menekankan komando, hierarki, dan kepatuhan dinilai bertolak belakang dengan prinsip pendidikan modern yang mendorong dialog, kreativitas, dan daya pikir kritis.

“Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?” ujarnya.

Soroti Sekolah Rakyat untuk Anak Prasejahtera

Amnesty juga menyoroti sasaran program yang menyentuh Sekolah Rakyat, yaitu lembaga pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Menurut Usman, kelompok tersebut justru membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih humanis, empatik, dan memotivasi, bukan pola pembinaan yang menyerupai doktrin militer.

“Anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit,” tegasnya.

Ia mengingatkan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengamanatkan pendidikan harus mengembangkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan dasar, serta potensi dan bakat setiap anak.

Karena itu, Amnesty mendesak pemerintah meninjau ulang bahkan membatalkan rencana pelibatan taruna Akmil dalam program Sekolah Rakyat, serta lebih mengedepankan nilai-nilai universal HAM dalam sistem pendidikan.

Ingatkan Bahaya Militerisasi Ruang Sipil

Lebih lanjut, Usman menilai dominasi militer di ruang sipil bukan solusi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan maupun mengatasi kemiskinan.

Ia mengingatkan pengalaman Indonesia pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa perluasan peran militer di sektor sipil justru melahirkan praktik otoritarianisme dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

“Ketika militerisme ruang sipil menguat, maka korbannya adalah warga. Jangan sampai siswa-siswi Sekolah Rakyat yang menjadi korban selanjutnya,” katanya.

Kemensos Libatkan 1.000 Taruna Akmil

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama TNI menyiapkan program pembentukan karakter bagi siswa Sekolah Rakyat dengan melibatkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer.

Dalam skema yang tengah disusun, setiap Sekolah Rakyat akan didampingi lima taruna yang bertugas membina siswa maupun guru, terutama terkait kedisiplinan dan kerapian lingkungan asrama.

Rencana tersebut disampaikan usai pertemuan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama jajaran Akademi TNI di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Agus Jabo, pembinaan kedisiplinan menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti setelah ada skema antara Mabes TNI dengan Kemensos, di tiap Sekolah Rakyat akan ada lima taruna yang membimbing siswa maupun guru dalam masalah kerapian,” ujar Agus Jabo.

Sumber : Suara.com

Editor : Abraham Johan