Asap Karhutla Ganggu Sekolah di Kaltim, 11.864 Siswa Berau Belajar dari Rumah

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur mulai mengganggu sektor pendidikan. Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap memaksa sejumlah daerah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar ke rumah.

Hingga Senin (31/8/2026), kebijakan pembelajaran dari rumah (BDR) telah diterapkan di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, serta Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.

Dampak paling signifikan tercatat di Berau. Kebijakan tersebut mencakup 37 satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan total 11.864 siswa. Bahkan, pelaksanaan pembelajaran dari rumah di wilayah tersebut telah diperpanjang dua kali.

Kondisi ini menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memaksakan pembelajaran tatap muka ketika kualitas udara berada pada level yang membahayakan kesehatan anak.

“Kalau udara di luar sudah tidak sehat, jangan memaksa anak-anak tetap datang ke sekolah. Kita semua ingin mereka terus belajar, tetapi tentu bukan dengan mengorbankan kesehatan mereka,” ujar Hetifah melalui keterangan tertulisnya dikutip inibalikpapan.

Karhutla Mulai Masuk Ruang Kelas

Menurut Hetifah, gangguan terhadap pendidikan menunjukkan bahwa dampak karhutla di Kaltim sudah meluas. Persoalannya tidak lagi sebatas kebakaran lahan atau aktivitas pemadaman, tetapi telah menyentuh kesehatan dan keberlangsungan pendidikan anak.

Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang mengambil keputusan pembelajaran dari rumah dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara.

Menurutnya, keputusan tersebut harus dilakukan secara cepat dan berbasis data. Pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai jumlah anak yang mengalami gangguan kesehatan meningkat baru mengambil tindakan.

Hetifah juga mengingatkan pemerintah daerah agar menjadikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai salah satu pedoman dalam menentukan kebijakan pembelajaran ketika kualitas udara memburuk.

Dalam ketentuan tersebut, ISPU 101–200 masuk kategori tidak sehat, sehingga pembelajaran tatap muka perlu dibatasi. Sementara ketika ISPU mencapai 201–300, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara dan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

“Orang tua tentu akan merasa cemas ketika setiap pagi harus memilih antara anak tetap bersekolah atau terpapar asap dalam perjalanan dan selama beraktivitas. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan keputusan yang jelas dan memberi rasa aman,” katanya.

Jangan Sampai Anak Sehat, tapi Tertinggal Belajar

Namun, Hetifah mengingatkan pembelajaran dari rumah juga bukan solusi tanpa persoalan.

Tidak semua siswa memiliki perangkat digital, akses internet yang memadai maupun lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran daring.

Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak sekadar mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah. Sistem pembelajaran alternatif harus dipastikan tetap berjalan agar penghentian sementara sekolah tidak berubah menjadi krisis pembelajaran.

“Jangan sampai kita berhasil melindungi anak dari paparan asap, tetapi tanpa disadari membuat sebagian dari mereka tertinggal dalam belajar,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan pola pembelajaran yang fleksibel, baik daring maupun luring, dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan kemampuan masing-masing siswa.

Data Kualitas Udara Harus Terbuka

Hetifah juga meminta pemerintah daerah memperbarui dan membuka informasi kualitas udara secara berkala.

Menurutnya, data tersebut penting bagi sekolah dan orang tua untuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka masih aman atau perlu dialihkan ke rumah.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi penanggulangan bencana, ia menilai penanganan karhutla harus dilakukan lintas sektor.

“Asap karhutla masuk ke rumah-rumah kita, mengganggu pernapasan, aktivitas ekonomi, dan sekarang juga pendidikan anak-anak. Karena itu penanganannya harus lintas sektor. BPBD, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah harus bergerak dengan data yang sama dan koordinasi yang kuat,” ujarnya.

Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama ketika pemerintah mengambil keputusan di tengah memburuknya kualitas udara.

“Yang paling penting, jangan menunggu keadaan menjadi parah. Kalau udara belum aman, anak-anak tidak perlu dipaksakan kembali ke sekolah. Pelajaran yang tertinggal masih bisa dikejar, tetapi kesehatan anak jauh lebih sulit digantikan,” pungkas Hetifah.

Editor : Abraham Johan