Target Lifting Minyak 2027 Naik, Jadi 612,5 Ribu Barel

Produksi gas dari lepas pantai Kalimantan Timur kembali bertambah. Proyek Sisi Nubi di Blok Mahakam mulai mengalirkan gas hingga 20 MMSCFD, memperkuat pasokan energi nasional di tengah kebutuhan yang terus meningkat. (Foto: Pertamina Hulu Mahakam)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Komisi XII DPR RI menaikkan target lifting minyak bumi 2027 menjadi 612,5 ribu barel per hari (BOPD) dari usulan awal pemerintah sebesar 610 ribu BOPD.

Namun, kenaikan target tersebut dibarengi tuntutan agar peningkatan anggaran Kementerian ESDM benar-benar menghasilkan tambahan produksi dan menahan penurunan produksi minyak nasional.

Kesepakatan target lifting tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mengatakan kenaikan target menjadi 612,5 ribu BOPD merupakan bentuk optimisme DPR terhadap berbagai program pemerintah dan SKK Migas untuk meningkatkan produksi minyak.

Salah satunya melalui program reaktivasi sumur-sumur migas yang terus didorong di sektor hulu.

“Hasil pembahasan sebelumnya pemerintah menyampaikan 610 ribu barel per hari. Kami mengusulkan untuk diputuskan menjadi 612,5 ribu barel per hari karena kami melihat upaya-upaya peningkatan lifting oleh SKK Migas yang tidak henti-hentinya,” ujar Ramson, dikutip dari laman DPR.

Fraksi Partai Golkar juga menyetujui penyesuaian target tersebut. Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan angka 612,5 ribu BOPD telah mempertimbangkan kajian dan perhitungan teknis.

“Terkait asumsi dasar sektor ESDM APBN 2027, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju, terutama terkait penyesuaian lifting dari 610 ribu menjadi 612,5 ribu BOPD yang tentu berbasis pertimbangan dan kajian teknis,” katanya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemudian menyatakan pemerintah menerima target tersebut.

“Dari apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, untuk lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari kita setuju,” ujar Bahlil.

Target Naik, Natural Decline Mengintai

Di balik kenaikan target lifting tersebut, DPR mengingatkan persoalan utama sektor hulu migas yang tidak bisa diabaikan, yakni natural decline atau penurunan produksi minyak secara alamiah.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pemerintah bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus melakukan langkah konkret untuk menahan laju penurunan produksi.

Menurutnya, peningkatan target lifting tidak akan berarti banyak apabila produksi lapangan-lapangan minyak yang ada terus mengalami penurunan tanpa diimbangi eksplorasi, pengembangan lapangan baru dan optimalisasi sumur yang masih potensial.

Karena itu, kenaikan target lifting harus dibarengi strategi produksi yang realistis dan terukur.

Anggaran ESDM Naik, Infrastruktur Gas Jadi Sorotan

Sugeng juga menyoroti peningkatan anggaran Kementerian ESDM dalam RKA-K/L Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut harus diarahkan untuk memperkuat infrastruktur energi, terutama jaringan gas yang selama ini menjadi salah satu titik lemah pemanfaatan energi nasional.

“APBN ESDM naik pesat karena memang kita membangun infrastruktur gas. Selama ini kelemahan kita ada pada infrastruktur. Dengan berbagai jaringan yang sudah selesai dan terus diperluas, pemanfaatan gas ke depan akan menjadi jauh lebih efektif,” kata Sugeng.

Ia menilai pembangunan infrastruktur gas menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Dengan infrastruktur yang lebih memadai, produksi gas nasional diharapkan dapat lebih optimal diserap untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan pembangkit.

DPR Minta Data Lifting Jangan ‘Gemuk’ di Atas Kertas

Selain produksi, Sugeng menyoroti persoalan akurasi penyajian data lifting migas.

Ia meminta angka lifting minyak benar-benar menggambarkan produksi minyak, bukan tercampur dengan condensate maupun natural gas liquid (NGL).

Menurutnya, pencampuran komponen tersebut dapat membuat angka lifting terlihat besar, sementara penerimaan negara yang dihasilkan tidak selalu sebanding karena masing-masing komoditas memiliki karakteristik, harga dan pasar berbeda.

“Lifting itu harus benar-benar lifting minyak karena acuannya Indonesia Crude Price (ICP). Jangan sampai angka lifting terlihat tinggi, tetapi penerimaan negara tidak sebanding karena tercampur dengan condensate atau NGL yang memiliki harga dan pasar berbeda,” tegasnya.

Sorotan tersebut menjadi penting karena target lifting bukan sekadar indikator produksi, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan negara dan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energi dari produksi domestik.

ICP 2027 Dipatok USD 75 per Barel

Dalam pembahasan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2027, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah indikator penting.

ICP ditetapkan sebesar USD 75 per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu BOPD dan Cost Recovery sebesar USD 10,1 miliar.

Bahlil memperkirakan harga minyak dapat bergerak di bawah USD 70 per barel apabila kondisi geopolitik global berakhir lebih cepat.

Penurunan harga minyak tersebut dinilai dapat memberikan ruang efisiensi terhadap anggaran subsidi energi.

“Jika geopolitik berakhir cepat, prediksi kami harga akan melandai di bawah 70 dolar AS per barel sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi subsidi,” jelas Bahlil.

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng kemudian menegaskan kesepakatan target lifting 612,5 ribu BOPD dalam rapat.

“Lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, semua fraksi sudah setuju ya? Setuju,” kata Mekeng.

Bukan Sekadar Naik Target

Kenaikan target lifting minyak 2027 pada akhirnya menjadi ujian bagi pemerintah. DPR tidak hanya meminta angka produksi yang lebih tinggi, tetapi juga memastikan anggaran ESDM, pembangunan infrastruktur dan program peningkatan produksi benar-benar menghasilkan output.

Sugeng berharap Kementerian ESDM dapat menjadi sektor utama dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kita semua ingin Kementerian ESDM menjadi leading sector dalam mewujudkan swasembada energi dan ketahanan energi. Apalagi PNBP terbesar juga berasal dari kementerian ini. Karena itu target-target yang telah disusun harus benar-benar dapat diwujudkan,” pungkasnya.

Dengan target lifting 612,5 ribu BOPD, pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar: menahan natural decline, menghidupkan kembali sumur-sumur potensial, memperkuat infrastruktur gas dan memastikan setiap kenaikan anggaran ESDM berujung pada peningkatan produksi serta ketahanan energi nasional.

Editor : Abraham Johan