Bappeda Litbang: Balikpapan Bangun Ekosistem Inklusif, Difabel Didorong Lebih Mandiri

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat komitmen dalam membangun kota inklusif melalui program Kelurahan Disabilitas Inklusif (KDK) yang merupakan bagian dari kolaborasi Indonesia–Australia.

Program ini tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan akses, tetapi juga mendorong kemandirian penyandang disabilitas (difabel) melalui pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Murni, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan inklusif saat ini difokuskan pada penciptaan ekosistem yang mampu mendukung difabel agar lebih berdaya.

“Program ini kita rancang bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi bagaimana difabel bisa mengakses layanan, memiliki keterampilan, dan akhirnya mandiri secara ekonomi maupun sosial,” ujar Murni, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, sejak diluncurkan pada 2022, program KDK telah diterapkan di enam kelurahan sebagai percontohan. Di wilayah tersebut, pemerintah tidak hanya menghadirkan fasilitas, tetapi juga memastikan adanya keterlibatan aktif difabel dalam berbagai kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan.

Layanan Berjalan Optimal

Murni menjelaskan, salah satu kekuatan program ini adalah kolaborasi lintas sektor. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan untuk memastikan layanan bagi difabel berjalan optimal. Di sektor ketenagakerjaan, misalnya, melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), difabel difasilitasi untuk mendapatkan akses pekerjaan yang layak.

“ULD ini menjadi jembatan penting antara difabel dengan dunia kerja. Kita ingin memastikan mereka punya kesempatan yang sama dan tidak tertinggal,” jelasnya.

Di sektor ekonomi, pemerintah juga mendorong pelibatan difabel dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setiap kegiatan atau event yang difasilitasi pemerintah kini diarahkan untuk menyediakan ruang bagi pelaku usaha difabel.

“Kita dorong agar setiap event ada ruang bagi difabel. Ini penting untuk membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka,” tambah Murni.

Selain itu, aspek perlindungan sosial juga menjadi perhatian. Difabel diprioritaskan dalam akses terhadap program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas hidup difabel secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, program KDK lebih menitikberatkan pada pendampingan berkelanjutan. Difabel didorong untuk mengikuti pelatihan, mengakses pendidikan, hingga mengembangkan usaha secara mandiri. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan difabel dengan berbagai layanan yang tersedia.

Perluas Cakupan Program

Namun demikian, Murni mengakui bahwa tantangan masih dihadapi, terutama dalam memperluas cakupan program ke kelurahan lain. Salah satu kendala adalah kesiapan komunitas difabel di tingkat lokal dalam membangun organisasi yang mandiri.

“Untuk saat ini kita fokus mengoptimalkan enam kelurahan yang sudah berjalan. Sambil itu, kita tetap memberikan layanan bagi difabel di wilayah lain secara bertahap,” ujarnya.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur ramah difabel juga terus dilakukan. Berbagai fasilitas publik mulai dilengkapi dengan sarana pendukung aksesibilitas guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Murni menambahkan, dengan penguatan program ini, Balikpapan diharapkan mampu menjadi contoh kota inklusif yang tidak hanya menyediakan akses, tetapi juga membuka peluang setara bagi seluruh masyarakat.

“Harapannya, difabel di Balikpapan bisa benar-benar mandiri, produktif, dan terlibat aktif dalam pembangunan,” tutupnya.***