Belasan Akademisi Sepakat Bentuk ‘Kabinet Bayangan’, Ternyata Begini Tujuannya

JAKARTA, inibalikpapan.com – Sebanyak 15 akademisi dan peneliti kebijakan publik membentuk kelompok Kabinet Bayangan sebagai respons terhadap penilaian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara efektif. Kelompok ini akan mengawasi, mengkritisi, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan bagi pemerintahan.

Pembentukan Kabinet Bayangan diumumkan dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan pembentukan kelompok tersebut dilatarbelakangi kondisi yang dinilai menunjukkan melemahnya mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, fungsi legislatif dinilai terlalu tunduk kepada eksekutif sehingga diperlukan ruang pengawasan dari kalangan masyarakat sipil.

“Semua menteri (Kabinet Bayangan) punya basis pegangan terhadap konstitusi, dan ke arah itulah kementerian Kabinet Bayangan ini hendak didirikan, sebagai check and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja,” ujar Feri.

Ia menjelaskan, setiap anggota Kabinet Bayangan akan berperan sebagai “menteri bayangan” yang bertugas mengawasi kementerian terkait di pemerintahan serta memberikan masukan berdasarkan kajian akademik.

Dalam waktu kurang dari tiga bulan, kelompok tersebut menargetkan merilis Rapor Kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto yang disusun berdasarkan data dan temuan di lapangan.

Selain menyusun laporan evaluasi, Kabinet Bayangan juga berencana menggelar dialog publik, debat kebijakan, melakukan kunjungan ke sejumlah kampus di berbagai daerah, serta menggalang dana publik untuk membantu perbaikan fasilitas umum yang dinilai belum tertangani pemerintah.

Ketika ditanya mengenai siapa yang menjadi “presiden” dalam Kabinet Bayangan, Feri menegaskan bahwa kelompok tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak yang menjadi orientasi utama.

“Presiden kita adalah rakyat, publik yang mau kita patuhi kehendak-kehendaknya. Tentu kehendak publik adalah kehendak rakyat yang kemudian hak-hak konstitusionalnya tidak dipenuhi oleh negara,” katanya.

Salah satu anggota Kabinet Bayangan, Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia, dipercaya mengisi posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.

Ia mengatakan kebijakan lingkungan seharusnya lebih mengutamakan perlindungan alam dan kesejahteraan masyarakat dibanding eksploitasi sumber daya.

“Kita pastikan adalah apapun yang dikerjakan dari kementerian bukan untuk mengekstraksi, tapi untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran.

Bhima menilai perlu ada pemisahan yang tegas antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia agar independensi bank sentral tetap terjaga.

Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak kelompok berpenghasilan tinggi dan menutup kebocoran di sektor pertambangan.

“Sampai Pak Purbaya tidak melakukan pembersihan secara struktural dan reformasi besar-besaran, maka selama itu Menteri Keuangan di Kabinet Bayangan akan terus vokal bersuara,” katanya.

Selain Feri Amsari sebagai Sekretaris Negara, Kabinet Bayangan diisi oleh akademisi dan peneliti yang menangani berbagai bidang, mulai dari ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanian, hingga pertahanan. Kelompok ini menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan melalui kajian kebijakan dan penyampaian rekomendasi kepada publik.***

Penulis: Donny M.
Sumber: Suara.com (jaringan inibalikpapan.com)
Editor: Donny