BPS Mencatat Angka Kemiskinan Kaltim Maret 2025 Turun Jadi 5,14 Persen, Jauh Dibawah Nasional

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Angka kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Maret 2026 memang turun, tetapi penurunan tersebut menyisakan persoalan serius di wilayah pedesaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 5,14 persen, turun 0,05 poin persentase dibandingkan September 2025 yang berada di level 5,19 persen.

Jika dibandingkan dengan Maret 2025, tingkat kemiskinan Kaltim juga turun 0,03 poin persentase.

Namun, di balik penurunan tersebut, kemiskinan di pedesaan justru mengalami kenaikan.

Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, menyebut jumlah penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2026 mencapai 200,64 ribu orang. Angka tersebut berkurang sekitar 1,40 ribu orang dibandingkan September 2025.

“Bila kita lihat perbandingan antarprovinsi terkait angka kemiskinan, terlihat bahwa angka kemiskinan terendah di Indonesia ada di Provinsi Bali dengan persentase sebesar 3,44 persen,” kata Mas’ud dalam keterangan resminya, dikutip dari laman Pemprov.

Tingkat kemiskinan Kaltim masih berada jauh di bawah angka nasional. Pada Maret 2026, kemiskinan Indonesia tercatat 8,07 persen.

Kemiskinan Desa Malah Naik

Persoalan utama terlihat ketika angka kemiskinan Kaltim dipecah berdasarkan wilayah.

Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perkotaan tercatat 4,15 persen, sedangkan pedesaan mencapai 7,42 persen.

Dibandingkan September 2025, kemiskinan perkotaan memang turun 0,16 poin persentase.

Namun, kondisi berbeda terjadi di pedesaan. Tingkat kemiskinan justru naik 0,18 poin persentase.

“Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sedikit mengalami penurunan, sedangkan tingkat kemiskinan penduduk di pedesaan sedikit mengalami kenaikan,” jelas Mas’ud.

Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan Kaltim belum sepenuhnya merata. Kemiskinan di desa masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

Garis Kemiskinan Naik 4,22 Persen

Di sisi lain, kebutuhan minimum yang menjadi batas garis kemiskinan juga meningkat.

BPS mencatat garis kemiskinan Kaltim naik 4,22 persen dalam periode September 2025 hingga Maret 2026.

Garis kemiskinan meningkat dari Rp897.759 menjadi Rp935.662 per kapita per bulan.

Kenaikan tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan pengeluaran minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan. Pada Maret 2026, makanan berkontribusi 70,26 persen, sedangkan komoditas bukan makanan menyumbang 29,74 persen.

Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Kaltim beranggotakan 5,12 orang, garis kemiskinan rumah tangga miskin mencapai sekitar Rp4,79 juta per bulan.

Kaltim Masih di Bawah Angka Nasional

Secara nasional, posisi Kaltim masih relatif lebih baik. Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen, sementara Kaltim berada di angka 5,14 persen.

Bali mencatat tingkat kemiskinan terendah secara nasional sebesar 3,44 persen. Sebaliknya, Papua Tengah menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 30,41 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu mencermati kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Sebab, angka kemiskinan desa yang mencapai 7,42 persen menunjukkan kelompok masyarakat pedesaan masih menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar.

BPS Tak Hanya Ukur Jumlah Penduduk Miskin

BPS juga menggunakan indikator lain untuk melihat kondisi kemiskinan secara lebih mendalam, yakni indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilainya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Sementara indeks keparahan kemiskinan menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dengan demikian, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari turunnya persentase penduduk miskin. Kesenjangan desa-kota, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menjadi indikator penting.

Editor : Abraham Johan