DPMD Kukar Ikut Bahas Koperasi Merah Putih, Bupati Tekankan Aksi Nyata

KUKAR, inibalikpapan.com, – Kutai Kartanegara terus tancap gas mendukung program Koperasi Merah Putih. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi pada Selasa (10/6/2025) di Ruang Rapat Smesco 2 Diskop UKM Kukar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, hadir langsung mendampingi Bupati Edi Damansyah. Rapat ini jadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pihak, mulai dari OPD, camat, hingga kepala desa dan lurah, demi mengoptimalkan peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah memimpin langsung rakor tersebut. Turut mendampingi, Sekda Kukar Sunggono, para Kepala OPD, serta perwakilan Camat se-Kukar. Seluruh Kepala Desa dan Lurah juga mengikuti jalannya rapat secara daring.

Dalam paparannya, Arianto memastikan bahwa koperasi Merah Putih sudah terbentuk di 237 desa dan kelurahan se-Kukar.

“Dari 61 desa dan kelurahan, semuanya sudah punya SK koperasi dan resmi terdaftar. Rapat hari ini kita gunakan untuk menyusun langkah selanjutnya, termasuk peran masing-masing pihak mulai dari OPD, kecamatan, hingga pengurus koperasi,” jelas Arianto.

Baca Juga:

Pemkab Kukar Salurkan 152 Ekor Sapi Kurban, Termasuk Bantuan Presiden

Arianto menyebut, Bupati Kukar menegaskan agar pelaksanaan koperasi ini tidak melulu menunggu instruksi dari pusat. Harapannya Kukar bisa bergerak lebih cepat, bahkan lebih dulu melegalkan koperasi yang sudah terbentuk.

“Pak Bupati minta semuanya bergerak, termasuk Satgas dan OPD terkait. Pengurus sudah terbentuk, selanjutnya pelatihan. Camat diminta petakan potensi yang bisa digarap koperasi di wilayahnya,” tambahnya.

Sinergi Koperasi dan BUMDes

Soal jenis usaha, Arianto menekankan pentingnya klasifikasi. Jika usaha tertentu sudah BUMDes jalankan dan terbukti berhasil, koperasi tak perlu masuk. Tapi kalau belum ada atau masih belum optimal, koperasi bisa ambil peran.

“Koperasi dan BUMDes harus saling dukung. Di desa keduanya harus jalan bersama. Karena di kelurahan tidak ada BUMDes, jadi koperasi bisa lebih dominan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan para Kades dan Lurah adalah hal mutlak, mengingat ini merupakan bagian dari instruksi Presiden. Jika tak mendukung, konsekuensi bisa saja diberikan.

“Kades bisa anggarkan pelatihan untuk pengurus koperasi. Camat juga harus aktif, karena punya peran pembinaan dan pengawasan di tingkat bawah,” beber Arianto.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menambahkan bahwa pihaknya sudah membentuk gugus tugas percepatan koperasi Merah Putih. Dari total 193 desa dan 44 kelurahan, seluruhnya sudah terbentuk kelembagaan dan struktur pengurusnya.

“Saya sampaikan terima kasih kepada Satgas, OPD, Camat, Lurah, dan Kades. Selanjutnya akan ada pelatihan khusus untuk para pengurus koperasi, dan saya sudah minta Sekda cari lembaga pelatihan bersertifikat,” tutup Bupati Edi.***